BERAU POST – Rencana operasional Balai Latihan Kerja (BLK) pada awa tahun depan, terancam tertunda. Pasalnya, setelah bangunan selesai dibangun akhir tahun ini, pemenuhan sarana dan prasarananya (sapras) belum teranggarkan.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Berau, Zulkifli Azhari mengaku sudah mengusulkan kebutuhan sapras pada Anggaran Belanja Tambahan (ABT) 2025.
Namun belum terakomodir karena keterbatasan keuangan daerah.
Kondisi itu dibebernya membuat rencana operasional BLK Berau masih perlu waktu tambahan, sebelum dapat difungsikan penuh sesuai target yang sebelumnya ditetapkan.
“Progres pembangunan fisik BLK dari DPUPR informasinya akan diselesaikan pada akhir Desember tahun ini. Sembari kami mempersiapkan sapras-nya,” ungkapnya kepada Berau Post, Senin (8/12).
Rencananya, BLK Berau akan diluncurkan pada Januari 2026, apabila kebutuhan peralatan dan fasilitas penunjang sudah terpenuhi tahun ini.
Sayangnya, penganggaran yang kembali tertunda, membuat jadwal operasional perdana pun disesuaikan.
“Kalau tadinya terpenuhi di ABT 2025, pada Januari 2026 BLK bisa di-launching. Jadi akan disesuaikan lagi dengan ketersediaan anggaran,” ujarnya.
Dirinya berharap agar TAPD dapat memberikan perhatian lebih, meskipun kondisi fiskal daerah saat ini masih terbatas.
Ia memastikan Disnakertrans tetap akan kembali mengusulkan pemenuhan sapras tersebut pada penyusunan APBD murni 2026.
“Kita usulkan lagi di murni 2026. Mudah-mudahan dengan kondisi keuangan yang terbatas tetap bisa diperhatikan,” harapnya.
Jika nantinya BLK beroperasi, pelatihan yang diberikan akan diarahkan pada sektor kebutuhan tenaga kerja di Berau.
Saat ini permintaan tenaga terampil masih didominasi sektor perkebunan dan pertambangan.
Pihaknya juga selama ini juga masih bekerja sama dengan BLK Balikpapan untuk pemenuhan pelatihan tenaga kerja.
“Pelatihan akan kami sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Saat ini sektor perkebunan dan pertambangan masih sangat dibutuhkan, sehingga jenis pelatihannya tentu mengikuti permintaan pasar kerja,” terangnya.
Terkait kesiapan instruktur, Zulkifli menyebut BLK Berau nantinya dapat memanfaatkan instruktur bersertifikasi dari pihak ketiga.
Termasuk kemungkinan mutasi pejabat dari internal Disnakertrans untuk mengisi struktur organisasi. Skema ini menurutnya dianggap lebih realistis.
“Pemenuhan struktur organisasi SDM BLK bisa saja mutasi pejabat dari kantor Disnakertrans atau pejabat yang dipilih untuk menjadi kepala BLK," tutupnya.
Ketua Komisi I DPRD Berau, Elita Herlina, berharap agar pembangunan BLK dapat segera diselesaikan dan mulai difungsikan tahun depan.
Menurutnya, keberadaan fasilitas pelatihan kerja di daerah sangat dibutuhkan masyarakat, terutama bagi mereka yang selama ini harus mengikuti pelatihan ke luar daerah.
“Dengan BLK yang beroperasi di Berau, biaya transportasi dan akomodasi yang cukup besar dapat ditekan, sehingga pelatihan menjadi lebih mudah diakses,” ucapnya.
Ia menilai BLK harus benar-benar dimanfaatkan untuk peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal, terutama dalam memenuhi kebutuhan pasar kerja di berbagai sektor.
Serta bisa menjadi pusat pelatihan yang aktif dan berkelanjutan dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Berau.
“Kami menginginkan bangunan ini segera difungsikan dan jangan sampai mangkrak, agar masyarakat bisa segera merasakan manfaatnya,” ujarnya. (aja/arp)
Editor : Nurismi