BERAU POST – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Berau, Didi Rahmadi memastikan program WiFi gratis milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau tetap berjalan, meskipun terjadi penurunan dana Transfer ke daerah (TKD) tahun depan.
Ia menegaskan, layanan akses internet publik masih menjadi bagian dari prioritas pemerintah daerah.
Pada 2024 lalu, layanan WiFi gratis di Berau berjumlah 1.012 titik dan tersebar di fasilitas publik, kampung, sekolah, hingga pelayanan kesehatan.
Pada 2025 jumlahnya berkurang menjadi 487 titik. Penurunan tersebut dikatakan bukan karena penghentian program, melainkan penyesuaian anggaran yang harus dilakukan pemerintah daerah.
Meski jumlahnya berkurang, ia memastikan seluruh titik yang masih aktif tetap beroperasi dan bisa dimanfaatkan masyarakat.
“InsyaAllah WiFi gratis tetap berjalan meski terjadi efisiensi. Yang terpenting adalah titik-titik ini tetap memberikan layanan kepada masyarakat,” ucapnya.
Ia menjelaskan, penentuan titik prioritas mengacu pada kebutuhan dasar pelayanan publik. Wilayah yang menjadi lokasi fasilitas pendidikan, kesehatan, layanan administrasi kampung, serta ruang publik dipastikan tidak terdampak pemangkasan.
Apalagi, internet saat ini sudah menjadi kebutuhan yang mendukung pelayanan pemerintah, pembelajaran murid di sekolah, hingga aktivitas informasi masyarakat.
“Kami memprioritaskan titik WiFi di ruang publik agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Ini bagian dari komitmen digitalisasi pelayanan di Berau,” katanya.
Turunnya TKD pada 2026 nanti, tentunya sudah ada arah kebijakan efisiensi anggaran yang harus diikuti.
Namun ia memastikan efisiensi itu tidak akan mempengaruhi operasional WiFi yang sudah berjalan. Anggaran pemeliharaan tetap disiapkan agar layanan tidak terganggu.
“Walaupun ada efisiensi di tahun 2026, operasional WiFi gratis yang sudah ada tetap berjalan. Kami pastikan tidak ada layanan yang dimatikan hanya karena pengurangan anggaran,” tegasnya.
Meski demikian, pada 2026 pemerintah tidak akan lagi menambah titik baru. Fokus utamanya adalah memastikan kualitas layanan di titik yang sudah ada.
Didi menilai langkah itu lebih realistis dibanding memaksakan perluasan jaringan tanpa dukungan perawatan yang memadai.
“Untuk 2026 kami belum membangun WiFi gratis lagi. Fokus kami adalah menjaga agar titik-titik yang ada tetap optimal. Lebih baik sedikit tapi berfungsi maksimal daripada menambah titik tapi tidak terurus,” jelasnya.
Didi meminta masyarakat bisa menggunakan layanan WiFi gratis sesuai kebutuhan yang bermanfaat, terutama untuk pendidikan dan akses layanan pemerintahan.
Terlebih keberadaan internet mulai menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern, sehingga pemerintah tetap menjaga keberlanjutan program ini.
“Internet hari ini adalah kebutuhan dasar. Kami ingin masyarakat bisa mengakses informasi dan layanan tanpa hambatan. Karena itu, WiFi gratis ini tetap kami jaga,” tutupnya. (aja/arp)
Editor : Nurismi