BERAU POST - Penanganan stunting di Kabupaten Berau kembali menjadi perhatian. Pasalnya, hasil penilaian Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menempatkan Berau di posisi paling bawah dari 10 kabupaten dan kota se Kaltim.
Hasil evaluasi itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.381/2025 tentang penetapan hasil penilaian kinerja dalam pelaksanaan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting tahun 2024.
Dalam keputusan tersebut, Berau meraih nilai akhir 94 poin dan berada di peringkat ke sepuluh.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Berau, Lamlay Sarie mengatakan, persoalan stunting bukan hanya soal penanganan medis, tetapi juga menyangkut kondisi sosial, lingkungan, dan kesiapan lintas sektor dalam menerapkan langkah pencegahan maupun intervensi.
Menurutnya, pelaksanaan penanganan stunting di daerah masih belum optimal dan masih membutuhkan perbaikan di beberapa bagian, terutama koordinasi lintas sektor.
“Konvergensi stunting itu ada aplikasi web pemda yang diisi oleh semua lintas sektor. Kalau kami Dinkes sudah mengisi semua karena itu terkait capaian kinerja kami,” ujarnya.
Dari sisi sumber daya kesehatan, ia mengungkapkan sebenarnya sudah cukup memadai.
Namun pelaksanaan program yang bersifat lintas sektor di lapangan masih memerlukan evaluasi.
Terutama dalam memastikan program sesuai dengan kebutuhan kampung dan kelurahan. Pola koordinasi harus lebih kuat dan tidak hanya mengandalkan format baku.
“Terkait pelaksanaan kegiatan di lapangan, pola koordinasi lintas sektor dan hal yang sifatnya inovasi sesuai kondisi kampung atau kelurahan itu yang perlu diadakan,” ungkapnya.
Adapun peran Dinas Kesehatan ada pada intervensi spesifik yang langsung berkaitan dengan pelayanan kesehatan.
Namun penanganan stunting tidak hanya berhenti pada pelayanan medis, karena juga ada intervensi sensitif yang menyangkut kondisi keluarga dan lingkungan.
“Sensitif artinya memandang sasaran bukan hanya anak stunting, tetapi juga keluarga dan lingkungannya,” jelasnya.
Ia mencontohkan, ketika seorang anak terindikasi stunting, petugas tidak hanya memeriksa status gizinya, tetapi juga melihat kondisi keluarga, sanitasi, kepemilikan jamban, akses air bersih, serta apakah anggota keluarga lainnya mendapatkan layanan pendidikan yang memadai.
Beberapa kelompok pekerjaan seperti nelayan biasanya masuk kelompok penerima intervensi bantuan pemerintah.
“Kalau kesehatan secara baku sudah. Tapi membangun keluarga yang memiliki anak stunting perlu dukungan semua lintas sektor,” tegasnya.
Lamlay juga mengungkapkan, terdapat beberapa rekomendasi dari Pemprov Kaltim, di antaranya yaitu meningkatkan cakupan layanan terhadap 29 indikator esensial yang akan bertambah menjadi 31 indikator di tahun 2025.
Memastikan penandaan anggaran terisi di sistem, mempublikasikan analisis tren penurunan stunting sampai tingkat desa, serta meningkatkan kehadiran balita ke posyandu dengan data yang konsisten.
Ia berharap penilaian ini menjadi dasar evaluasi bersama. Terlebih, penanganan stunting harus menjadi kerja kolektif agar target penurunan angka dapat tercapai.
Sebelumnya, Bupati Berau, Sri Juniarsih menegaskan perlunya penguatan kerja lapangan dan ketepatan data agar kondisi tersebut tidak terulang pada evaluasi berikutnya.
Ia menilai, posisi tersebut bukan cerminan kemampuan daerah secara keseluruhan, melainkan lebih banyak dipengaruhi persoalan pemutakhiran data, pengawasan lapangan yang belum optimal, serta sinergi yang masih harus diperkuat antara berbagai pihak.
“Saya minta OPD memantau dengan ketat agar tidak terulang lagi,” tegasnya.
Ia menyebut, pemda telah memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan Posyandu, termasuk alokasi kebutuhan per anak dan insentif kader, sehingga pemanfaatannya harus benar-benar maksimal.
Dalam upayanya memperbaiki penilaian tersebut, seluruh OPD terkait diminta memperhatikan kondisi di lapangan secara langsung, terutama dalam memantau perkembangan anak di setiap Posyandu.
Sri Juniarsih juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara kader Posyandu dan kader TP PKK untuk memastikan intervensi berjalan konsisten dan sesuai sasaran.
“Kita tidak ingin terus berada di urutan paling bawah, sehingga pengawasan data dan kinerja kader harus diperkuat,” ujarnya belum lama ini. (aja/arp)
Editor : Nurismi