BERAU POST – Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris membula Bimbingan Teknis (Bimtek) Mini Kompetisi pada Katalog Elektronik di Auditorium Kantor Wali Kota, Selasa (2/12) pagi.
Dalam sambutannya, Agus Haris menegaskan pelaksanaan bimtek merupakan bentuk komitmen Pemkot Bontang dalam memperkuat penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berbasis digital.
Langkah ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan koperasi dalam mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.
“Melalui bimbingan teknis ini, kita berharap proses pengadaan semakin cepat, transparan, dan akuntabel. Implementasi sistem elektronik harus benar-benar dipahami agar seluruh tahapan pengadaan berjalan sesuai aturan,” tegas Agus Haris.
Sementara itu, Kepala Bagian UKPBJ Setda Kota Bontang, Ikhwan Agus menjelaskan bahwa bimtek ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif.
Terkait regulasi terbaru pelaksanaan e-purchasing melalui katalog elektronik versi 6.0, khususnya metode mini kompetisi.
Ia menekankan pentingnya peningkatan kapasitas SDM pengadaan, mengingat potensi persoalan hukum yang dapat timbul apabila proses pengadaan tidak dijalankan sesuai ketentuan.
“Pengadaan barang dan jasa memiliki risiko yang dapat berujung pada kerugian negara serta gugatan di ranah administrasi, perdata, maupun pidana. Karena itu, pemahaman regulasi mutlak diperlukan,” jelasnya.
Untuk memperkuat materi, UKPBJ menghadirkan Mustofa, Procurement Specialist, sebagai narasumber.
Bimtek ini diikuti 200 peserta pada hari pertama, terdiri dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, PPTK, dan Bendahara Pengeluaran dari seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkot Bontang.
Pada hari kedua, Rabu (3/12), kegiatan berlanjut di BPU Kecamatan Bontang Barat dengan melibatkan 55 pelaku usaha lokal.
Melalui pelaksanaan bimtek dua hari ini, Pemkot Bontang berharap implementasi sistem katalog elektronik berjalan optimal, sekaligus meningkatkan kualitas pengadaan yang lebih efisien, transparan, dan berpihak pada produk dalam negeri serta pelaku usaha lokal. (adv/arp)
Editor : Nurismi