BERAU POST - Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni bersama Wakil Wali Kota, Agus Haris, menghadiri Rapat Paripurna Ke-10 Masa Persidangan I DPRD Kota Bontang Tahun 2025.
Paripurna itu dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang APBD Tahun Anggaran 2026 di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Jalan Awang Long, Kelurahan Bontang Baru.
Dalam penyampaiannya, Wali Kota Bontang memberikan apresiasi kepada DPRD yang telah bekerja keras bersama pemerintah daerah.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD. Sinergi ini menjadi kunci dalam memastikan APBD 2026 tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat,” kata Wali Kota.
Wali Kota menjelaskan, penyusunan APBD tahun 2026 menghadapi tantangan berat akibat penyesuaian fiskal nasional dan penurunan signifikan dana transfer pusat.
“Penurunan dana transfer hingga 37,76 persen sangat memengaruhi kemampuan fiskal kota. Ketergantungan kita terhadap dana pusat mencapai 85 persen, sehingga penyesuaian menjadi keniscayaan,” ungkapnya.
Penurunan pendapatan daerah dari Rp 2,678 triliun menjadi Rp 1,667 triliun mengharuskan pemerintah melakukan rasionalisasi belanja secara ketat. Meski demikian, pemerintah tetap menjaga prioritas pelayanan dasar.
“Rasionalisasi dilakukan tanpa mengurangi pelayanan dasar, enam SPM, dan pelayanan publik esensial. Kami pastikan efisiensi tidak mengurangi hak masyarakat,” tegas Wali Kota.
Wali Kota juga menegaskan, strategi pemerintah tetap diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan, termasuk memperkuat kemandirian fiskal, efisiensi belanja, serta meningkatkan kualitas perencanaan.
“Setiap rupiah dalam APBD 2026 harus memberikan dampak nyata. Ini komitmen kami, terutama untuk pendidikan 20 persen, infrastruktur 40 persen, kesehatan, pengentasan kemiskinan dan seluruh indikator SPM,” ungkapnya.
Pada bagian akhir, Wali Kota menekankan bahwa APBD 2026 adalah hasil kerja bersama dan akan segera dikirimkan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk evaluasi.
“Kami berkomitmen menjaga stabilitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. APBD ini adalah hasil kerja keras bersama yang wajib kita kawal hingga pelaksanaannya,” pungkasnya.
Ketua DPRD, Andi Faizal Sofyan Hasdam menyampaikan, seluruh tahapan pembahasan APBD telah dilakukan secara cermat dan kolektif. Laporan Badan Anggaran (BANGGAR) DPRD yang dibacakan oleh Rustam.
Nerinci struktur akhir APBD 2026, yang telah disepakati bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yaitu APBD 2026 akhirnya ditetapkan sebesar Rp 1.990.429.896.070,00.
Persetujuan ini ditandai dengan pembacaan Surat Keputusan DPRD dan penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama oleh Wali Kota dan Pimpinan DPRD. Wali Kota Neni menegaskan bahwa APBD ini adalah hasil kerja bersama yang akan segera dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. (adv/arp)
Editor : Nurismi