BERAU POST - Di tengah tantangan fiskal daerah akibat penurunan transfer pusat, Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang terus memutar otak untuk mengamankan pundi-pundi pendapatan daerah.
Salah satu fokus utama saat ini adalah optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang masih menyisakan pekerjaan rumah cukup besar.
Hal ini terungkap dalam Rapat Optimalisasi Penerimaan Asli Daerah yang digelar di Kantor UPTD PPRD Bapenda Kaltim Wilayah Bontang, Selasa (25/11).
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, hadir langsung membuka pertemuan strategis tersebut.
Dalam suasana diskusi yang hangat, Kepala UPTD PPRD Wilayah Bontang, Indun Salbiah Ningsih, membuka data riil di lapangan.
Meski realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sudah melampaui target hingga 144,47 persen (Rp 27,82 miliar), namun kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor masih menjadi tantangan.
“Kami masih menghadapi piutang PKB sekitar Rp29,45 miliar, termasuk piutang pribadi dan perusahaan. Inilah yang harus diselesaikan melalui pengawasan dan pemutakhiran data yang lebih akurat,” ungkap Indun.
Merespons hal tersebut, Wakil Wali Kota, Agus Haris menekankan kunci penyelesaian masalah ini ada pada integrasi data.
Serta menyinggung perkembangan implementasi Sistem Satu Data Indonesia di Bontang yang kini mulai diterapkan melalui Dinas Kominfo.
“Dengan integrasi data, kami berharap pelayanan menjadi lebih cepat, tepat, dan akurat, termasuk dalam pengelolaan PKB dan bagi hasil pajak,” tegas Agus Haris.
Dirinya menyadari bahwa optimalisasi pendapatan ini sangat krusial. Dana yang terkumpul akan kembali diputar untuk membiayai program prioritas yang dinanti masyarakat, seperti penanganan banjir.
Karena itu, ia mengapresiasi sinergi yang telah terbangun antara Pemkot, Polres Bontang, dan Bankaltimtara dalam melayani masyarakat.
“Terima kasih atas dukungan dan pelayanan yang selalu diberikan. Kolaborasi seperti ini sangat diperlukan untuk memperkuat kinerja pemerintah daerah,” ungkapnya.
Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah menargetkan adanya rumusan data aktual jumlah kendaraan di Bontang serta kejelasan dasar hukum penarikan pajak kendaraan dari luar daerah.
Langkah ini diharapkan menjadi solusi konkret untuk menutup celah kebocoran potensi pajak demi pembangunan Bontang yang lebih baik. (adv/arp)
Editor : Nurismi