BERAU POST - Era membangun kota dengan data asumsi harus segera diakhiri. Pesan tegas ini menggema di Auditorium 3D Kantor Wali Kota, saat Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang melalui Bapperida meluncurkan Forum Satu Data Indonesia (SDI) Kota Bontang Tahun 2025, Selasa (25/11).
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, yang hadir meresmikan forum tersebut, tidak ingin lagi mendengar adanya ketidaksinkronan data antarinstansi yang selama ini menjadi biang kerok program pemerintah kurang tepat sasaran.
“Tidak boleh lagi ada istilah data kira-kira. Semua program pemerintah wajib berbasis data yang akurat, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Agus Haris di hadapan para camat, lurah, dan kepala OPD.
Ketegasan Wawali bukan tanpa alasan. Ia membuka fakta lapangan bahwa data krusial menyangkut hajat hidup orang banyak—seperti pengangguran, stunting, dan kemiskinan—masih belum terpetakan dengan detail.
Ia mencontohkan data pencari kerja yang seringkali luput mencantumkan detail status keluarga, padahal informasi tersebut vital agar bantuan pemerintah benar-benar menyentuh mereka yang membutuhkan.
Sebagai solusi konkret, Pemkot Bontang kini menyiapkan strategi berbasis data untuk menuntaskan masalah pengangguran pada 2026.
Nantinya, setiap pencari kerja wajib memiliki kartu kuning dengan data rinci, dan perusahaan wajib melaporkan kebutuhan tenaga kerjanya. Ini adalah implementasi nyata agar alur informasi tenaga kerja terhubung jelas.
Selain masalah ekonomi, isu kesehatan juga menjadi sorotan. Dengan angka stunting yang kini berada di 15,7 persen, pemerintah menargetkan penurunan hingga 14 persen.
Target ini mustahil dicapai tanpa pembaruan data yang valid hingga tingkat RT.
Momen bersejarah ini ditandai dengan peluncuran Portal Satu Data Kota Bontang 2025. Portal ini dirancang bukan sekadar sebagai gudang angka, melainkan sebagai pusat data transparan yang menampilkan tren lima tahunan dan dapat diakses publik.
Kepala Bapperida, Syahruddin menegaskan data adalah fondasi. Melalui penandatanganan kesepakatan daftar data daerah 2025–2026 oleh seluruh pemangku kepentingan.
Kota Bontang kini melangkah pasti meninggalkan era tumpang tindih menuju era kebijakan yang presisi, efektif, dan profesional. (adv/arp)
Editor : Nurismi