BERAU POST – Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Berau kembali menunjukkan tren positif. Persentase penduduk miskin tercatat berada di angka 4,44 persen per Maret 2025.
Data itu berdasarkan paparan dalam kegiatan Update Profil Kemiskinan Kabupaten Berau 2025 dan penyampaian Laporan Akhir Penyusunan Dokumen LP2KD Berau 2024 pada Selasa (18/11),
Capaian ini lebih rendah dibanding 5,08 persen pada 2024 dan 6,3 persen pada 2021, sekaligus melampaui target 5 persen dalam RPJMD sebelumnya.
Wakil Bupati Berau, Gamalis menilai capaian tersebut tidak lepas dari penyelesaian laporan LP2KD yang menjadi pedoman penyusunan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.
Sekaligus memberi gambaran mengenai arah kebijakan yang lebih terfokus dan berkelanjutan, terutama karena bersandar pada data yang akurat.
"LP2KD 2024 merangkum berbagai upaya penanggulangan kemiskinan terpadu yang telah dijalankan pemerintah daerah. Selain menyoroti capaian tahun berjalan, laporan itu juga melihat pergerakan selama periode 2021–2024," paparnya.
Menurutnya, LP2KD tidak hanya menjadi dokumen laporan, tetapi juga potret hasil kerja lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan. Isi laporan memperlihatkan arah kebijakan, capaian, serta tantangan yang akan dihadapi pada tahun-tahun berikutnya.
Berdasarkan hasil LP2KD, penurunan angka kemiskinan dalam empat tahun terakhir menjadi salah satu capaian utama.
Selain menurunnya persentase penduduk miskin, dua indikator penting turut membaik. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) turun dari 0,85 menjadi 0,41, sementara indeks keparahan (P2) menurun dari 0,20 menjadi 0,07.
"Ini menunjukkan bahwa warga miskin tidak hanya berkurang jumlahnya, tetapi juga semakin dekat menuju tingkat kesejahteraan yang lebih baik," tuturnya.
Ia menyebut capaian tersebut tidak muncul begitu saja. LP2KD mencatat kontribusi berbagai program yang berjalan selama 2024, mulai dari bantuan sosial, bantuan pangan, pemberdayaan ekonomi, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur dasar.
Meski begitu, Gamalis mengingatkan tantangan ke depan tidak ringan. Kemiskinan di Berau masih bersifat spasial dan terkonsentrasi di wilayah pesisir dan hulu.
Tantangan berikutnya adalah kemiskinan perempuan dan anak, yang terlihat dari rendahnya partisipasi kerja perempuan dan tingginya jumlah anak putus sekolah.
Selain itu, efektivitas belanja publik untuk fungsi kemiskinan juga dinilai perlu diperkuat.
Dalam catatan 2024, total belanja untuk fungsi kemiskinan mencapai Rp 571 miliar atau 10,8 persen dari APBD. Sebanyak 62,9 persen belanja tersebut dinilai benar-benar relevan untuk sasaran penanggulangan kemiskinan.
Namun efektivitas sosialnya masih moderat, tercermin dari elastisitas belanja sosial terhadap penurunan kemiskinan yang berada di angka -0,18.
Dirinya juga menggarisbawahi sejumlah agenda prioritas yang perlu didorong, antara lain penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2027 sesuai program pusat.
Transformasi ekonomi daerah berbasis potensi lokal seperti perikanan, pertanian, perhutanan dan pariwisata berkelanjutan, serta penguatan sistem perlindungan sosial adaptif agar mampu merespons guncangan ekonomi.
"Pentingnya penggunaan data terpadu yang saling terhubung agar setiap intervensi tepat sasaran dan tidak menimbulkan tumpang tindih bantuan," ucapnya.
Upaya pemberdayaan ekonomi produktif menurutnya harus menjadi fokus, termasuk mendorong kelompok masyarakat agar bisa naik kelas dan menjadi pelaku ekonomi mandiri. Kolaborasi multi pihak juga perlu diperluas dengan melibatkan dunia usaha melalui CSR.
Kepala Bapelitbang Berau, Endah Ernani menjelaskan, LP2KD 2024 merupakan laporan progres tahunan yang menggambarkan kebijakan dan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan sepanjang 2024.
Laporan ini tetap melihat tren perkembangan selama lima tahun terakhir, yakni 2020–2024, sebagai bagian dari evaluasi RPJMD 2021–2026.
RPJMD yang baru berdasarkan visi-misi bupati terpilih, telah melalui tahap pembahasan, konsultasi publik, serta proses persetujuan DPRD dan provinsi. Dokumen itu ditetapkan melalui Perda Nomor 5 tahun 2025 pada 10 Oktober 2025 lalu.
Adapun tujuan penyusunan LP2KD antara lain mendokumentasikan capaian program lintas sektor, mengevaluasi efektivitas kebijakan, dan menyediakan data dasar untuk perencanaan tahun berikutnya.
Program penanggulangan kemiskinan, kata dia, tidak hanya berada pada satu dinas, tetapi melibatkan lintas OPD seperti Disdik, Diskan, Kesra, serta dukungan dari CSR, meski sebagian laporan CSR masih belum lengkap.
Ia menegaskan LP2KD berfungsi sebagai alat ukur agar upaya penanggulangan kemiskinan tetap terintegrasi dan tepat sasaran.
"Hadir juga tim ahli KPSG UGM sebagai narasumber penyampai LP2KD 2024, serta narasumber dari BPS Berau yang menyampaikan profil kemiskinan 2025," sebutnya.
Sepanjang 2025, Tim Koordinator Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Berau telah melaksanakan enam kali rapat koordinasi, jumlah terbanyak dalam satu tahun, yang mencakup proses penyusunan laporan, pembahasan secara daring, hingga penyampaian laporan akhir.
Penyusunan LP2KD dilakukan melalui tahapan teknis dan konsultatif, dimulai dari pengumpulan dan analisis data dari berbagai OPD pengampu bidang kemiskinan.
Data tersebut kemudian diolah untuk menilai indikator kemiskinan, seperti persentase penduduk miskin, indeks kedalaman dan indeks keparahan. Dilanjutkan dengan forum FGD yang dilakukan menghasilkan sejumlah saran penting yang diakomodasi dalam laporan akhir.
"Dari hasil analisis, tren penurunan kemiskinan di Berau masih berada pada jalur positif, sejalan dengan perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin," terangnya.
Namun pemerataan program di kampung pesisir dan terpencil masih menjadi tantangan besar. Efektivitas belanja publik juga perlu diperbaiki agar memberikan dampak yang lebih kuat terhadap kemandirian ekonomi masyarakat.
Ia menilai penguatan koordinasi lintas OPD serta pemanfaatan data terpadu menjadi kunci agar intervensi program lebih konvergen.
"Kami berharap hasil LP2KD dapat menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperbaiki pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan," harapnya. (aja/arp)
Editor : Nurismi