BERAU POST – Penjabat Sekretaris Kota (Pj Sekkot) Bontang, Akhmad Soeharto memastikan memastikan Pemkot Bontang terus menjalin koordinasi intens dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan pemerintah pusat.
Hal itu terkait kejelasan Dana Bagi Hasil (DBH) yang menjadi salah satu sumber penting dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.
Soeharto mengatakan, hingga saat ini pemerintah kota masih menunggu kepastian besaran dana yang akan diterima.
“Tapi dari pihak provinsi sendiri masih rapat dan menyusun alokasi anggaran. Jadi kami belum dapat angka pastinya,” kata pejabat yang akrab disapa Harto ini.
Ia menambahkan, proses pembahasan APBD kini sudah mendekati tenggat waktu, namun pihaknya tetap berupaya menjaga komunikasi dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) provinsi agar pembagian dana dapat segera dipastikan.
“Waktu memang sudah mepet, tinggal satu setengah bulan lagi menuju pembahasan dengan DPRD. Tapi kami terus berkoordinasi, mudah-mudahan angka yang diusulkan bisa sesuai harapan,” ujarnya.
Menurutnya, koordinasi ini penting untuk memastikan sinkronisasi antara kebutuhan daerah dengan kebijakan fiskal provinsi.
Ia menegaskan, Pemkot Bontang tidak tinggal diam dan terus aktif melakukan komunikasi lintas instansi.
“Kami tergantung dari mereka, tapi kami tidak berhenti berkoordinasi. Setiap perkembangan selalu kami pantau,” katanya.
Selain membahas soal DBH, Harto juga menyinggung pentingnya ketepatan program kerja di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Supaya OPD tidak membuat kegiatan yang tumpang tindih dengan instansi lain.
“Program kerja harus sesuai tupoksi. Misalnya, Dinas Tenaga Kerja memiliki bidang pelatihan kerja, sementara Dinas Pendidikan punya LKP. Keduanya mirip, tapi harus dibedakan supaya tidak bentrok,” tegasnya.
Untuk itu, tim anggaran Pemkot akan lebih cermat dalam menelusuri setiap item kegiatan agar efisien dan tidak terjadi duplikasi anggaran.
“Semua kegiatan harus disusuri per item supaya jelas tanggung jawabnya. Jangan sampai ada program yang mirip tapi dijalankan dua dinas berbeda,” ucapnya.
Ia berharap pembahasan APBD 2026 dapat berjalan lancar tanpa ada tumpang tindih program antarinstansi.
“Yang penting kita siapkan data, koordinasi dengan provinsi tetap berjalan, dan program antar-OPD harus sejalan dengan visi kepala daerah,” pungkasnya. (adv/arp)
Editor : Nurismi