BERAU POST – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau memastikan belum ada rencana melakukan penyesuaian atau pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), seiring efisiensi anggaran tahun depan.
Kebijakan tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sinkronisasi Program antara Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Daerah di Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat, yang turut dihadiri Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, Muhammad Said.
Sekkab yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) itu menyampaikan arahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang menekankan pentingnya efisiensi dan penyesuaian belanja sesuai prioritas pembangunan daerah. Namun, untuk TPP ASN, Pemkab Berau masih akan mempertahankan kondisi seperti saat ini.
“Untuk belanja pegawai sendiri, di tengah efisiensi anggaran tahun depan, diminta harus diperhatikan. Namun untuk sementara belum ada rencana pemotong TPP ASN,” tegas Said.
Menurutnya, kebijakan efisiensi akan difokuskan pada pengurangan kegiatan yang tidak strategis serta optimalisasi belanja yang benar-benar substansial.
“Arahan Mendagri jelas, belanja program harus sesuai prioritas, dan kegiatan yang tidak strategis ditunda dulu,” ujarnya.
Selain menekan belanja yang kurang produktif, pemerintah daerah juga diminta menjaga keseimbangan struktur APBD, di mana porsi belanja pegawai idealnya tidak melebihi 30 persen.
“Belanja pegawai memang harus dipertimbangkan karena sangat berdampak terhadap APBD,” ungkapnya.
Pemkab Berau juga ditegaskannya tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menata ulang anggaran, agar efisiensi tidak berdampak negatif pada kinerja pelayanan publik.
Lanjut Said, kesejahteraan ASN tetap menjadi pertimbangan penting dalam menjaga stabilitas pemerintahan daerah. “Yang pasti, sejauh ini, belum ada wacana penyesuaian TPP,” tutupnya.(sen/arp)
Editor : Nurismi