BERAU POST - Perubahan sistem pengadaan barang dan jasa secara nasional berdampak pada realisasi belanja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau tahun ini.
Data dari Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Berau menunjukkan, realisasi belanja melalui e-Katalog turun signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Kepala UKPBJ Setkab Berau, Jimmy Arwi Siregar menyebutkan, penurunan itu terjadi karena adanya transisi sistem dari e-Katalog versi 5 ke versi 6, yang mulai diberlakukan secara nasional pada tahun 2025.
“Perubahan ini bukan hanya pembaruan sistem, tapi penutupan total versi sebelumnya. Jadi semua penyedia dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus melakukan pendaftaran ulang,” jelasnya.
Adapun proses adaptasi di awal tahun menyebabkan belanja pemerintah daerah sedikit tersendat. Banyak etalase yang sebelumnya aktif di versi lama belum tersedia di sistem baru. “Akibatnya, PPK tidak bisa melakukan transaksi karena beberapa komoditas belum muncul di etalase e-Katalog versi 6,” ujarnya.
Padahal, sejumlah jenis belanja seperti konsumsi rapat, perlengkapan kantor, alat tulis, hingga pakaian seragam memiliki potensi transaksi cukup besar melalui katalog elektronik. Namun, karena sistem baru masih dalam tahap penyesuaian, kegiatan belanja daerah belum berjalan maksimal.
“Kami dari UKPBJ terus berupaya mempercepat proses adaptasi. Kami mengundang pelaku usaha untuk menanyakan kendala mereka. Rata-rata belum sempat mendaftar di versi baru, atau masih ada masalah administrasi dan perizinan,” katanya.
Pihaknya kini tengah menghimpun berbagai kendala dari para penyedia lokal untuk dilaporkan ke pemerintah pusat. Tujuannya agar proses integrasi dan pendaftaran di e-Katalog versi 6 bisa dipercepat.
“Kami berharap pelaku usaha lokal segera bisa masuk ke sistem baru, sehingga transaksi kembali normal,” tambahnya.
Dibandingkan tahun sebelumnya, capaian realisasi belanja daerah melalui katalog elektronik tahun ini turun cukup jauh. Tahun lalu angkanya cukup tinggi, tapi tahun ini turun menjadi sekitar 6 persen.
“Kami tetap optimistis angkanya bisa meningkat kembali setelah seluruh etalase tersedia dan penyedia lokal aktif bertransaksi,” tuturnya.
Ia menambahkan, terdapat perbedaan mendasar antara e-Katalog versi 5 dan versi 6. Jika pada sistem sebelumnya pemerintah daerah masih memiliki kewenangan untuk mengelola etalase lokal, kini seluruh etalase berada di bawah kendali pemerintah pusat.
“Kalau dulu kita bisa menambah atau menyesuaikan etalase sesuai kebutuhan daerah, sekarang semua mengikuti standar nasional,” paparnya.
Perubahan mekanisme ini membuat seluruh daerah perlu waktu untuk memahami teknis baru yang berlaku. Selain menyesuaikan sistem, perangkat daerah juga harus memastikan seluruh dokumen dan izin penyedia sudah sesuai dengan ketentuan pusat.
“Kita tidak bisa serta-merta melanjutkan data lama. Semua harus daftar ulang, termasuk unggah dokumen baru sesuai standar LKPP,” imbuhnya.
Meski begitu, pihaknya tidak ingin perubahan sistem ini menjadi penghambat. UKPBJ Berau, kata dia, terus berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis dan aktif memberikan pendampingan kepada penyedia lokal agar bisa segera beradaptasi.
“Tujuan utama tetap sama, yaitu mendorong agar belanja pemerintah daerah bisa lebih efisien, transparan, dan berpihak pada pelaku usaha lokal. Kami berharap setelah masa transisi ini selesai, realisasi belanja akan kembali meningkat,” tegasnya.
Pun sektor konstruksi berpotensi menjadi pendorong utama peningkatan realisasi belanja di e-Katalog versi 6. Begitu seluruh etalase konstruksi sudah aktif dan penyedianya lengkap, nilainya pasti akan melonjak. Ia pun mengimbau agar para pelaku usaha lokal tidak menunda proses pendaftaran di sistem baru. “Kami dorong OPD untuk segera memanfaatkan sistem ini,” tuturnya.
Wakil Bupati Berau, Gamalis terus mendorong pelaku usaha lokal untuk memanfaatkan sistem e-Katalog dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Melalui e-Katalog versi terbaru, peluang pelaku usaha daerah semakin terbuka lebar untuk masuk dan bersaing secara transparan di pasar pengadaan nasional, sehingga mendukung pemberdayaan ekonomi lokal sekaligus meningkatkan kualitas pengadaan pemerintah.
Dikatakannya, penting peningkatan pemahaman seluruh pemangku kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, khususnya dalam menghadapi penerapan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Perubahan regulasi ini menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengadaan berbasis elektronik, terutama melalui kewajiban e-Purchasing yang kini semakin terstruktur. Menurutnya, transformasi pengadaan bukan hanya soal prosedur, tetapi juga menyangkut integritas dan efisiensi pelayanan publik.
“Pengadaan pemerintah saat ini bukan lagi sekadar proses administratif. Ia telah menjadi instrumen strategis untuk mendukung pembangunan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat,” ungkapnya.
Hadirnya e-Katalog versi 6 merupakan bentuk penyempurnaan dari sistem sebelumnya. Versi terbaru ini dinilai mampu meningkatkan kemudahan transaksi, mempercepat proses negosiasi harga, menjamin keadilan kompetisi antarpenyedia, serta memperluas jangkauan produk lokal dalam sistem pengadaan nasional.
Ia menambahkan, kemampuan negosiasi menjadi kompetensi penting yang harus dimiliki pejabat pengadaan. Menurutnya, negosiasi tidak hanya soal harga, tetapi juga menyangkut kualitas barang, ketepatan waktu pengiriman, layanan purnajual, hingga komitmen jangka panjang dengan penyedia. (aja/hmd)
Editor : Nurismi