BERAU POST – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau terus meningkatkan kesiapan menghadapi potensi bencana, dengan menggelar Rapat Sosialisasi Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten Berau Tahun 2025.
Kegiatan ini bertujuan untuk menyatukan persepsi, memperkuat koordinasi antarinstansi, serta memperdalam pemahaman terhadap regulasi kebencanaan terbaru.
Dengan begitu, penanganan bencana dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan terkoordinasi.
Bupati Berau, Sri Juniarsih melalui, Asisten I Setkab Berau, M. Hendratno menyampaikan pentingnya kegiatan ini sebagai forum strategis dalam membangun kesamaan pandangan antarpihak terkait, khususnya dalam menghadapi situasi darurat.
“Pemahaman yang komprehensif terhadap regulasi akan sangat menentukan kesiapsiagaan kita dalam menghadapi potensi bencana,” ujar Hendratno.
Ia mencontohkan insiden putusnya jembatan sebagai pelajaran penting bagi semua pihak, yang menunjukkan perlunya komando yang jelas dan koordinasi yang solid saat menghadapi krisis.
Menurutnya, penanggulangan bencana tidak bisa dibebankan hanya kepada pemerintah semata.
Karena merupakan tanggung jawab kolektif yang harus melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk dunia usaha, akademisi, media, dan organisasi sosial.
Hal itu juga sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menekankan peran strategis pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terintegrasi dan menyeluruh.
“Implementasi regulasi butuh dukungan nyata, mulai dari penguatan kelembagaan, penyusunan kebijakan, hingga pelaksanaan teknis di lapangan,” ungkapnya.
Ia menegaskan pentingnya penerapan pendekatan multiheliks, yaitu kerja sama lintas sektor dan aktor, guna menciptakan sinergi yang berkelanjutan dalam pengurangan risiko bencana dan peningkatan ketangguhan wilayah.
“Penanggulangan bencana tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan kolaborasi yang terencana, sistematis, dan berkesinambungan,” tegasnya.
Selain membahas regulasi, rapat ini juga menyoroti berbagai tantangan kelembagaan serta hambatan dalam implementasi kebijakan kebencanaan di tingkat daerah.
Hal ini diharapkan bisa menjadi dasar dalam menyusun strategi yang lebih efektif bagi BPBD Berau dan seluruh mitra kerja dalam menjalankan fungsi preventif maupun responsif.
Dirinya menekankan membangun ketangguhan terhadap bencana adalah investasi jangka panjang yang harus didukung dengan komitmen serta konsistensi dari semua pihak.
“Tidak ada daerah yang benar-benar aman dari bencana. Bahkan negara-negara maju seperti Jepang pun terus berupaya melakukan mitigasi dan relokasi untuk menekan risiko. Maka, kesadaran kolektif dan kemitraan yang solid adalah kunci kesiapan kita di masa depan,” pungkasnya.(aky/adv/arp)
Editor : Nurismi