BERAU POST – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau mulai memperkuat pendekatan pemberdayaan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).
Upaya ini bertujuan mendorong keluarga penerima manfaat (KPM) tidak terus-menerus bergantung pada bantuan, melainkan berproses menuju kemandirian ekonomi.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Berau, Iswahyudi menjelaskan, PKH pada dasarnya merupakan program bantuan bersyarat, bukan bantuan permanen.
Karena itu, program ini mendorong perubahan perilaku masyarakat di bidang kesehatan dan pendidikan, serta diarahkan untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi keluarga.
“PKH bukan tujuan akhir, tapi jembatan sementara untuk memperbaiki kualitas hidup. Evaluasi terhadap KPM terus kami lakukan, agar mereka yang sudah mampu bisa mandiri dan keluar dari program,” ungkapnya.
Sejumlah langkah pun telah dilakukan Dinsos Berau dalam mendorong kemandirian KPM. Di antaranya melalui pelatihan keterampilan, fasilitasi akses permodalan, serta pendampingan usaha.
Pendamping PKH juga dilibatkan untuk memetakan potensi ekonomi keluarga, serta menjembatani kerja sama dengan pelaku UMKM dan lembaga pelatihan.
Strategi itu bertujuan untuk mengurangi ketergantungan jangka panjang terhadap bantuan sosial.
“Kami tidak hanya menyalurkan bantuan, tetapi juga memberikan bekal agar mereka bisa meningkatkan penghasilan secara mandiri,” ucapnya.
Selain kemandirian ekonomi, komponen kesehatan juga menjadi perhatian dalam pelaksanaan PKH, terutama yang berkaitan dengan pencegahan stunting.
Keluarga yang memiliki balita diwajibkan membawa anak mereka ke posyandu secara rutin, memenuhi standar gizi yang ditetapkan, serta mengikuti edukasi kesehatan dari pendamping.
“Stunting menjadi isu serius yang kami tangani bersama dalam program ini. Kami terus lakukan pendampingan dan monitoring,” ujarnya.
Berdasarkan data Dinsos Berau, hingga tahun 2024, terdapat sebanyak 6.746 keluarga di Berau yang masih tercatat sebagai penerima PKH.
Pemerintah menargetkan agar angka tersebut dapat berkurang secara bertahap, seiring meningkatnya kemandirian keluarga.
Program ini juga selaras dengan upaya nasional dalam mengatasi kemiskinan ekstrem.
Keluarga yang telah lulus dari program juga tetap mendapatkan akses terhadap fasilitas pemberdayaan lainnya, seperti pelatihan kerja atau bantuan usaha.
“Mereka yang keluar dari program tidak dibiarkan begitu saja. Mereka juga tidak perlu malu. Karena masih ada banyak bentuk dukungan yang bisa mereka manfaatkan ke depan,” ungkapnya.
Di sisi lain, angka stunting di Kabupaten Berau masih menjadi perhatian serius. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di Berau naik menjadi 23,4 persen, atau meningkat 2,4 persen dibanding tahun sebelumnya.
Namun, data Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) Kementerian Kesehatan justru menunjukkan tren penurunan, memunculkan tantangan tersendiri dalam validasi dan penanganan.
Wakil Bupati Berau, Gamalis menegaskan pentingnya keseriusan seluruh pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan upaya penurunan stunting, mengingat target nasional pada 2025 di angka 14 persen. Namun, data stunting di Berau masih menunjukkan tantangan.
“Ini artinya kami masih harus kerja keras. Evaluasi kami menunjukkan bahwa delapan aksi konvergensi perlu benar-benar diaktifkan dan dijalankan, agar bisa mendekati target nasional,” ujarnya.
Untuk mendukung hal ini, Pemkab Berau telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 178,9 miliar. Anggaran tersebut tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD), seperti Dinas Kesehatan, Bapelitbang, DPPKBP3A, serta OPD lainnya.
“Meskipun angkanya terlihat besar, namun jika dibagi ke berbagai OPD, anggaran itu sebenarnya cukup terbatas. Karena itu, kerja sama lintas sektor menjadi sangat penting,” tuturnya.
Salah satu tantangan utama yang disoroti Gamalis adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk datang ke posyandu. Padahal, posyandu menjadi salah satu garda terdepan dalam pemantauan dan pencegahan stunting.
Untuk mengatasi hal ini, Pemkab telah menaikkan insentif bagi petugas posyandu dan melibatkan pihak ketiga dalam program “Bapak Asuh Anak Stunting”.
Beberapa dari mereka bahkan sudah rutin memberikan makanan tambahan bagi anak-anak terdampak maupun berisiko stunting.
“Tentunya edukasi pranikah itu juga penting agar calon ibu dan ayah paham soal pengasuhan anak. Pernikahan dini juga turut mempengaruhi angka stunting,” ujarnya. (aja/arp)
Editor : Nurismi