BERAU POST – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memastikan bahwa proses redesign atau penataan ulang rencana pembangunan jembatan tol yang menghubungkan Balikpapan dengan Penajam, kini sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kabupaten PPU, Tur Wahyu, menegaskan bahwa pemerintah daerah telah menyerahkan seluruh dokumen dan kewenangan terkait proyek tersebut kepada kementerian sejak awal perencanaan.
"Terkait redesign ini, utamanya menyangkut pembangunan jembatan tol sisi Penajam. Tapi ranahnya itu sudah masuk ke Kementerian PUPR sejak lama, dan kita di daerah memang tidak masuk ke dalam tahapan penyelenggaraannya," ujar Tur Wahyu, Jumat (18/7).
Diketahui, wacana pembangunan jembatan tol kembali mencuat. Harapannya masyarakat dapat menikmati infrastruktur tersebut sudah dapat dinikmati pada masa kepemimpinan Bupati PPU, Mudyat Noor, bersama Wakil Bupati, Abdul Waris Muin.
Adapun lokasi pembangunannya akan dipusatkan di Kelurahan Nenang membelah Teluk Balikpapan hingga ke kawasan Melawai, Kota Balikpapan.
Meski tak dilibatkan dalam proses perencanaan, Tur memastikan bahwa Pemerintah Kabupaten PPU tetap akan dilibatkan dalam beberapa aspek teknis, terutama yang berkaitan dengan akses jembatan yang melintasi wilayah dan lahan milik masyarakat di sisi Penajam.
Ia menambahkan bahwa peran Pemkab PPU tetap penting, khususnya dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah pusat dengan masyarakat terdampak proyek strategis nasional tersebut.
Tur juga berharap agar masyarakat mendukung proses ini, mengingat jembatan tol ini akan menjadi infrastruktur vital yang menghubungkan PPU dengan Balikpapan dan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Sama misalnya soal akses pendekat di Pulau Balang arah ke Penajam. Karena jalurnya melewati tanah masyarakat, maka pemerintah daerah pasti dibutuhkan dalam hal sosialisasi dan dukungan teknis lainnya," jelasnya. (adv)
Editor : Nurismi