BERAU POST – Menjelang akhir Juli ini, jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) berkumpul—dari pimpinan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga Camat.
Untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di semester pertama tahun 2025, melalui Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) yang dilaksanakan di Gedung Bappeda Kukar, Selasa (22/7).
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri menyampaikan, Rakordal ini merupakan kewajiban setelah melaksanakan kegiatan pembangunan daerah selama enam bulan terakhir.
Guna membahas evaluasi terkait perencanaan dan realisasi kegiatan yang terlaksana. Dari aspek belanja maupun pendapatan, sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar.
“Kami lihat di paparan, dari segi pendapatan maupun belanja masih di angka 30 persen. Kami ketahui banyak melambat akibat ada pergeseran anggaran seperti Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan belanja pegawai untuk PPPK. Tapi kami komitmen mempercepat ini,” ungkap Aulia.
Dalam evaluasi ini, Aulia turut menyampaikan kondisi keuangan daerah yang tengah mengalami defisit.
Angka defisit ini mencapai Rp 900 miliar, pun Aulia menjamin pemerintah akan tetap memenuhi belanja kebutuhan masyarakat.
Janji politik yang sudah dilaksanakan pun tidak akan terganggu, namun pemerintah akan efisiensi di wilayah belanja yang belum terlaksana.
Orang nomor satu di Kukar ini juga mengimbau OPD dan camat untuk lebih bijak dalam merencanakan kegiatan.
Ia harap OPD dan camat dapat memprioritaskan kegiatan yang riil dan menyentuh masyarakat.
Serta memperhatikan inkosistensi dalam pelaporan kegiatan dan memastikan kegiatan berjalan sesuai tugas dan fungsi.
“Kami minta mereka memproses, poin-poin kebijakan juga telah disampaikan. Tinggal mereka melakukan internalisasi perbaiki teknisnya,” tutup Aulia. (adv/arp)
Editor : Nurismi