SANGATTA – Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dan akselerasi program dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (PPPA) di Benua Etam.
Hal itu disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) PPPA Kalimantan Timur Tahun 2025 yang digelar di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Kutai Timur, pada Minggu (25/5) malam.
Rakorda tahun ini mengangkat tema “Membangun Sinergitasdan Kolaborasi untuk Mewujudkan Lingkungan yang Ramah Perempuan dan Peduli Anak melalui Ruang Bersama Indonesia (RBI) di Provinsi Kalimantan Timur”.
Kegiatan yang digelar 25-27 Mei 2025 tersebut menjadi wadah strategis untuk merumuskan langkah bersama, dalam memperkuat pelaksanaan program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) di seluruh wilayah Kaltim.
Dalam sambutannya, Wagub Seno Aji menyampaikan, isu perempuan dan anak adalah tanggung jawab bersama yang memerlukan pendekatan kolaboratif, tidak hanya oleh pemerintah, tetapi juga oleh masyarakat, dunia usaha, dan media.
“RBI bukan hanya forum, tapi harus menjadi gerakan nyata dalam mewujudkan lingkungan yang aman, setara, dan berdaya bagi perempuan serta anak-anak di Kaltim,” ujar Seno Aji.
Ia juga menegaskan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendukung penuh implementasi RBI di tingkat kabupaten/kota, sebagai bagian dari upaya penguatan sistem perlindungan dan pemberdayaan.
“Kita ingin Kaltim menjadi contoh bahwa perlindungan perempuan dan anak tidak sekadar wacana, tapi betul-betul diwujudkan melalui kerja nyata dan kolaborasi lintas sektor,” imbuh Wagub.
Seno juga menambahkan, Implementasi D/KRPPA juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).
Diketahui saat ini, 9 dari 10 kabupaten/kota di Kaltim telah memperoleh predikat KLA, yakni: Balikpapan, Samarinda, Bontang, Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, Kutai Timur, Berau, Kutai Barat, dan Paser.
Meski begitu, ia menyadari pihaknyamasih memiliki PR bersama yaitu Kabupaten Mahakam Ulu yang belum masuk dalam kategori KLA.
Sehingga menjadi tantangan untuk terus berinovasi dan meningkatkan upaya dalam pengasuhan, kesejahteraan keluarga, dan perlindungan anak.
Melalui kebijakan KLA dan integrasi D/KRPPA, desa dan kelurahan sebagai ujung tombak pembangunan akan menjadi bagian penting dalam sistem Ruang Bersama Indonesia, sebuah pendekatan yang bersifat holistik, integratif, dan berbasis kearifan lokal.
“Kita ingin memastikan bahwa perempuan dan anak bukan hanya menjadi objek pembangunan, melainkan subjek pembangunan yang aktif dan dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi,” tuturnya.
Nampak hadir dalam kegiatan tahunan ini Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman, Kepala DP3A Kaltim NoryaniSorayalita, perwakilan Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim.
Narasumber yaitu Deputi Bidang Kesetaraan Gender (KG) KPPPA RI, Dr. Amurwani Dwi Lestariningsih, S.Sos., M.Hum, Fasilitator Nasional D/KRPPA, Drs. Dermawan, M.Si, para Kepala OPD di LingkupPemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Jajaran Instansi Vertikal di Kalimantan Timur, dan seluruh undangan.(sef/pt/adv/arp)
Editor : Nurismi