TANJUNG REDEB – Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tanjung Redeb tahap pertama yang berlokasi di Jalan Sultan Agung telah rampung.
Serah terima dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau ke Dinas Kesehatan (Dinkes) Berau pun segera dilakukan.
Kepala DPUPR Berau, Fendra Firmawan mengatakan pihaknyaakan melakukan serah terima ke Dinkes Berau.
Namun saat inimasih menunggu dokumen berita acara serah terima yang kini tengah disiapkan oleh konsultan.
“Pekerjaan infrastruktur sudah 100 persen. Tinggal proses serah terima. Tidak ada masalah dalam pengerjaan infrastruktur,” ujarnya kepada Berau Post, Rabu (7/5).
Dijelaskan, pembangunan RSUD baru ini dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama mencakup gedung utama rumah sakit yang terdiri dari ruang rawat inap, ruang operasi, dan fasilitas penunjang lainnya sesuai standar rumah sakit.
Pembangunan tahap pertama ini diungkapkannya menghabiskan anggaran sekitar Rp 248 miliar yang dimulai sejak 2023 lalu.
“Pekerjaan kami di DPUPR hanya sampai pada infrastruktur. Untuk alat kesehatan dan sumber daya manusia itu tanggung jawab Dinkes,” sebutnya.
Soal kelanjutan tahap kedua dan ketiga, pihaknya belum dapat membeberkan langkah selanjutnya. Sebab, yang lebih tahu adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Berau.
“Kemungkinan tahap selanjutnya masih berupa gedung-gedung rawat inap tambahan. Tahap ketiga bisa jadi rumah dokter, tapi saya belum tahu master plan-nya,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinkes Berau, Lamlay Sariemengungkapkan pihaknya masih menunggu serah terima resmi melalui proses Provisional Hand Over (PHO).
Sebelum memulai tahapan pengadaan alat kesehatan (alkes) dan persiapan operasional lainnya.
“Pengusulan alkes ini akan kami ajukan dalam APBD Perubahan 2025. Tentunya yang menjadi prioritas adalah Instalasi Gawat Darurat (IGD), mengingat sifatnya darurat dan mendesak,” katanya.
Ia juga mengungkapkan, persiapan sumber daya manusia (SDM) masih dalam tahap perumusan. Apakah akan memanfaatkan SDM dari RSUD dr Abdul Rivai atau tidak.
Sebab, jika melihat regulasi yang berlaku di Indonesia, RS yang ada harus dinonaktifkan terlebih dulu, baru SDM-nya bisa dipindah di RS baru.
“Kalau RSUD dr Abdul Rivai dinonaktifkan, maka pelayanan juga pasti berhenti. Tentu itu tidak mungkin dilakukan. Jadi itu yang harus dipikirkan,” imbuhnya.
Lanjut Lamlay, proses perizinan RS diperkirakan akan memakan waktu satu tahun lamanya.
Sehingga operasional RSUD baru tidak bisa langsung berjalan, karena harus mengikuti regulasi yang ketat.
Koordinasi dengan BPJS Kesehatan, Dinkes Provinsi hingga Kementerian Kesehatan disebutnya perlu dilakukan. Apalagi RS sebagai fasilitas kesehatan rujukan, tahap perizinan harus sangat teliti.
"Izin operasional kemungkinan baru bisa diajukan tahun depan,” terangnya.
Meskipun RSUD baru diproyeksikan sebagai rumah sakit tipe B, namun ia menilai bisa saja dimulai dari tipe D atau C terlebih dahulu.
Kenaikan tipe tergantung pada tata kelola, jumlah tempat tidur, serta kelengkapan layanan dan fasilitas penunjang lainnya. Seperti rekam medis elektronik dan ketepatan pelayanan petugas.
“Penilaian rumah sakit sangat kompleks. Kalau tata kelola bagus, dalam satu tahun bisa naik kelas,” bebernya. (*/aja/arp)
Editor : Nurismi