PENAJAM – Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) untuk tahun anggaran 2024, pada Rapat Paripurna DPRD PPU, Kamis (27/3) lalu.
Kegiatan dipimpin Ketua DPRD PPU, Raup Muin, dihadiri oleh Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) PPU, Tohar, serta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) PPU.
Adanya laporan ini, masyarakat dapat memahami progres pembangunan yang telah dilakukan dan tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten PPU. Sekaligus menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Dalam penyampaiannya, Bupati Mudyat Noor menyatakan, penyusunan LKPj tahun 2024 ini berpedoman pada berbagai regulasi, salah satunya Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.
Laporan ini juga didasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka panjang 2005-2025.
Ia menyebut, terdapat beberapa fokus utama yang mencakup kebijakan umum pemerintah daerah, anggaran pendapatan belanja daerah, hasil penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, serta capaian kinerja dan pelaksanaan tugas pembantuan.
“Salah satu bonus dari pemerintahan kami, adalah pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk 25 tahun ke depan,” ujar Mudyat.
Ia melanjutkan, LKPj tahun 2024 dibuat dalam upaya menciptakan arah pembangunan yang jelas, Pemkab PPU telah menyepakati dan menetapkan visi jangka panjang untuk Kabupaten PPU.
"Visi tersebut adalah mewujudkan Kabupaten PPU yang berakhlak baik, mandiri, sehat, dan sejahtera dengan berbasis pada ekonomi kerakyatan," katanya.
Prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten PPU 2024-2026, antara lain adalah peningkatan daya saing dan pelayanan publik, transformasi ekonomi, dan pengelolaan lingkungan.
"Tentu saja, langkah-langkah tersebut akan mendukung pencapaian kemandirian ekonomi untuk daerah," ucapnya.
Mudyat juga menekankan pentingnya akuntabilitas keuangan dalam pemerintahan. Sebab, kebijakan umum anggaran yang dilaksanakan berlandaskan skala prioritas, mengingat keterbatasan fiskal daerah.
“Program dan kegiatan prioritas ditujukan untuk layanan umum seperti kesehatan, pendidikan, dan sektor pertanian yang memiliki daya ungkit bagi perekonomian masyarakat,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan anggaran pendapatan Kabupaten PPU tahun 2024 terealisasi sebesar Rp 2,85 triliun, yang mencapai 96,75 persen dari target Rp 2,94 triliun. Sedangkan belanja daerah terealisasi sebesar Rp 3,02 triliun atau 94,47 persen dari target Rp 3,19 triliun.
Pembiayaan netto juga tercatat terealisasi sebesar Rp245,43 miliar, melebihi target yang mencapai 100,30 persen," imbuhnya.(adv/arp)
Editor : Nurismi