TANJUNG REDEB – Penurunan angka stunting hingga 17 persen menjadi target Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Berau pada tahun ini.
Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023, angka stunting di Berau justru meningkat menjadi 23 persen atau sekitar 2.600 balita. Angka ini naik dari tahun sebelumnya yang berada di angka 21 persen.
Kepala DPPKBP3A Berau, Rabiatul Islamiah mengungkapkan, salah satu penyebab tingginya angka stunting di Berau adalah rendahnya kunjungan anak-anak ke Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).
Dari sekitar 23 ribu bayi yang ada di Berau, hanya sekitar 11 ribu atau 51,58 persen yang rutin berkunjung ke Posyandu.
Penilaian kunjungan ke Posyandu ini sangat memengaruhi angka stunting di Berau. Jika kunjungan rendah, maka deteksi dini dan intervensi yang bisa dilakukan juga terbatas.
"Posyandu harus lebih digiatkan lagi agar angka stunting bisa ditekan," terangnya.
Selain itu, prevalensi balita dengan kondisi wasting gizi buruk akut mencapai 7,1 persen, balita underweight atau berat badan kurang sebesar 19,4 persen, dan balita overweight atau kelebihan berat badan sebanyak 4,9 persen.
Sementara itu, prevalensi anemia pada ibu hamil mencapai 27,7 persen, dan ibu hamil dengan kondisi Kurang Energi Kronis (KEK) sebesar 16,9 persen.
Rabiatul menegaskan, peran aktif petugas Posyandu sangat dibutuhkan dalam menekan angka stunting.
Sesuai dengan arahan kepala daerah, jika ada balita usia 2-5 tahun yang terdaftar tetapi tidak datang ke Posyandu, maka petugas harus melakukan penjangkauan langsung ke rumah mereka.
"Petugas Posyandu sudah diberikan honor, bahkan insentifnya dinaikkan setiap tahun. Saya mendorong mereka untuk lebih aktif mengajak masyarakat agar rutin membawa anak-anak ke Posyandu," ungkapnya.
"Jika kunjungan meningkat, angka stunting bisa ditekan karena deteksi dini bisa dilakukan lebih baik," sambungnya.
Dibebernya, kenaikan angka stunting di Berau terjadi karena adanya perbedaan metode penghitungan sebelumnya dengan SKI.
Saat ini, angka stunting dihitung berdasarkan persentase anak yang tidak datang ke Posyandu, bukan dari mereka yang diperiksa di sana. Padahal, anak-anak yang tidak datang ke posyandu belum tentu mengalami stunting.
"Jadi, seharusnya angka stunting dihitung dari anak-anak yang benar-benar terukur dan terdata di Posyandu. Namun, sekarang perhitungannya berbeda," paparnya.
Selain itu, data stunting di Berau juga mencakup anak-anak pendatang dari luar daerah yang memeriksakan kesehatannya di Posyandu setempat.
Untuk mengatasi hal ini, pihaknya menyarankan agar setiap Posyandu menyediakan buku tamu bagi warga luar daerah agar data bisa lebih akurat.
Upaya penurunan angka stunting terus dilakukan melalui sosialisasi dan evaluasi di lapangan. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah audit kasus stunting.
Tim pakar diturunkan untuk melihat langsung kondisi anak-anak terdampak stunting, mulai dari pengukuran berat dan tinggi badan, hingga kondisi lingkungan tempat tinggal mereka.
"Kami tidak hanya melihat dari aspek gizi, tetapi juga faktor lingkungan. Sanitasi rumah, kebersihan kamar mandi, serta pola asuh orang tua juga menjadi perhatian kami," bebernya.
Salah satu kasus yang pernah ditemui adalah anak stunting yang mengalami gangguan pernapasan karena sering terpapar asap rokok dari orang tuanya.
Anak-anak bisa mengalami sesak napas karena sering digendong oleh ayahnya yang merupakan perokok aktif.
"Kami memberikan arahan agar sebelum menggendong anak, orangtua yang merokok harus mandi dan mengganti pakaian terlebih dahulu. Sisa asap rokok yang menempel di baju dapat mengganggu tumbuh kembang anak," tegasnya.
Ia berharap angka stunting dapat ditekan hingga mencapai target 17 persen. Sinergi antara pemerintah, petugas Posyandu, dan masyarakat sangat dibutuhkan agar anak-anak di Berau dapat tumbuh dengan sehat dan optimal.
Sebelumnya, Bupati Berau Sri Juniarsih meminta kepada petugas puskesmas dan posyandu untuk benar-benar serius dalam pencegahan stunting.
Penguatan fungsi posyandu sebagai layanan kesehatan terpadu harus terus dilakukan.
"Ini juga menjadi tugas kita semua dalam memberikan pemahaman dan edukasi baik kepada orang tua maupun remaja putri yang berusia produktif," ucapnya.
Sri juga meminta kepada dinas terkait untuk terus melakukan pendampingan dan pemantauan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh warga maupun kader posyandu.
"Upaya ini terus kami lakukan, dan posyandu yang ada juga harus memaksimalkan jumlah kunjungan, penyuluhan, dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT)," pungkasnya. (*/aja/arp)
Editor : Nurismi