BUMK Harus Terlibat Program Prioritas Nasional

Beraupost • Dipublikasikan Senin, 16 Desember 2024 | 10:00 WIB
Kepala DPMK Berau, Tenteram Rahayu
Kepala DPMK Berau, Tenteram Rahayu

TANJUNG REDEB - Program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis melibatkan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang akan berkontribusi dalam pengelolaan kesiapan bahan baku program tersebut.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau, Tenteram Rahayu mengatakan keterlibatan tersebut memang arahan Kemendes PDT yang mengharuskan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) di Berau bisa berperan aktif dalam program Makan Bergizi Gratis ini.

"Jangan sampai BUMK nantinya hanya menjadi penonton ketika program ini telah berjalan secara menyeluruh," terangnya belum lama ini.

DPMK Berau pun siap mengawal BUMK yang punya keseriusan dalam menjalankan program ini. Dengan mendampingi proses melengkapi legalitas untuk BUMK yang berperan dalam program ini.

"Legalitas perlu, karena untuk menjadi suppiler memang harus memiliki badan hukum, NIB dan NPWP. Jadi memang kami ada pendampingan," terangnya.

Misalnya, BUMK Kampung Buyung-Buyung merupakan percontohan BUMK yanh bisa berperan aktif dalam program ini. Sebagaimana kampung tersebut dimetahui mampu mengelola beras dari usaha masyarakat disana Selain itu, ia juga mengambil contoh kampung yang berada di wilayah lain yang nantinya dapat menjadi suppiler telur dan bahan bergizi lainnya. Sehingga, keseluruhan BUMK dapat berperan.

"Dalam prosesnya kita pun perlu melihat kemampuan dari BUMK jika memang dengan (tidak bisa) sendiri menjalankan program ini mereka dapat menggandeng pihak ketiga," jelasnya.

Dirinya menegaskan bahwa DPMK Berau dan mitra lain tentu akan membantu dalam mempersiapkan hal tersebut. Sehingga, BUMK yang berperan tidak merasa kesulitan dalam mengimplementasikan program prioritas tersebut.

"Jadi tinggal kolaborasi saja yang kita butuhkan, agar program ini dapat berjalan lancar nantinya," pungkasnya.

Dilansir dari Jawapos, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) optimistis penandatanganan nota kesepahaman bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bisa mendukung program makan bergizi gratis (MBG).

”Pentingnya kolaborasi ini karena Indonesia hampir sebagian besar adalah desa. Kita punya dana desa, 20 persennya untuk ketahanan pangan yang tidak sekali pakai. Tapi dibuat modal untuk badan usaha milik desa (BUMDes),” kata Mendes Yandri Susanto belum lama ini.

BUMDes ini nanti dapat mengelola persiapan bahan baku program MBG.

”Kami mendorong BUMDes yang akan jadi penggerak utama ekonomi desa tematik sesuai dengan potensinya. Nanti ada desa tomat, desa cabai, desa bawang, desa nila, desa patin. Kita wujudkan semua dengan kemampuan desa masing-masing,” tutur Yandri.

Hal senada disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Menurut dia, keberadaan desa tematik akan memperbesar peluang masyarakat untuk berkontribusi dalam menyediakan bahan pokok.

”Tadi diskusi dengan Pak Mendes dan Pak Wamen kalau beliau mencanangkan desa nila, desa lele, desa patin. Beliau sudah ke 30 desa dan nginep di sana. Saya pikir kami juga harus ikut,” ujarnya. (sen/sam/smi)

Editor : Nurismi