TANJUNG REDEB - Rapat koordinasi dekonsentrasi tugas pembantuan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) dilaksanakan di Kabupaten Berau di ruang rapat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) Bapelitbang Berau, Jumat (22/11).
Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Berau, Sufian Agus, dalam agenda itu menuturkan, GWPP sebagai penyelarasan program pemerintah agar dapat berjalan dengan optimal, mulai dari pusat hingga daerah.
Nantinya, penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi dan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Rakor ini agenda penting dalam mewujudkan upaya
pemerintahan yang lebih efisien, dan efektif, berkelanjutan," tuturnya.
Diharapkan, ke depan terwujud penguatan serta kolaborasi agar tata kelola pemerintahan Kalimantan Timur yang semakin akuntabel dan menyejahterakan masyarakat.
Disadarinya, setiap kebijakan dan program pembangunan harus dapat mengakomodir kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta disesuaikan dengan karakteristik wilayah.
Tentunya diperlukan sinergitas antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah, memastikan bahwa setiap program dan kebijakan dapat berjalan dengan optimal, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
"Pemerintah daerah siap mendukung dan bekerja sama dengan provinsi dan pusat untuk menciptakan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berbasis pada kebutuhan masyarakat," paparnya.
Menjadi penting lainnya adalah, anggaran yang dialokasikan harus tepat. Serta diikuti dengan pengawasan yang ketat agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
"Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN) menuntut kita agar bekerja dan melayani lebih optimal," ujarnya.
Sementara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalimantan Timur, Yusliando menyampaikan, rakor ini merupakan representasi pemerintah pusat yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018, bahwa tugas dan kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat wajib dilaksanakan.
Provinsi wajib menginstruksikan ke kabupaten/kota, tujuannya agar seluruh kegiatan dan program antara pusat provinsi dan daerah selaras dan tidak bertentangan satu sama lain.
"Kita tidak lepas dari Provinsi Kaltim yang sudah ditetapkan sebagai IKN. Tentunya transformasi ekonomi nanti diperlukan diseluruh kabupaten/kota," terangnya.
Diharapkan nantinya semua kabupaten/kota se-Kaltim dapat melakukan transformasi ekonomi, sehingga keberadaannya sebagai mitra IKN dapat bermanfaat untuk nusantara.
"Kita juga ikut menyukseskan Indonesia Emas 2045, sehingga terwujud Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gorong royong," jelasnya.
Lanjutnya, GWPP ini akan memberikan rekomendasi kepada pusat tentang usulan yang diperoleh provinsi dan daerah ketika ada kendala. Diharapkan pihaknya dapat menyelaraskan apa yang ada di dalam dokumen perencanaan.
"Mari kita bersama untuk bertukar pikrian sehingga memperoleh kesepakatan tahun ke depan yang lebih bagus," pungkasnya. (*/aja/sam)