PENAJAM – Pemkab PPU mengoptimalkan realisasi pembangunan infrastruktur melalui rapat pengendalian yang dilaksanakan di Aula Lantai III Kantor Bupati PPU, Rabu (13/11). Kegiatan ini dihadiri Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Sodikin dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Muhajir, serta masing-masing kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab PPU. Muhajir mengatakan, rapat ini membahas upaya mengoptimalisasi realisasi anggaran.
"Nah kita lihat per hari ini itu secara progres. Ya memang realisasi keuangannya itu masih di angka sekitar 60 persen. Tadi ada 10 OPD (Organisasi Perangkat Daerah, Red) yang menjadi pencermatan kita," ujar Muhajir, ditemui usai rapat.
Ia menerangkan, ada 10 OPD dari total 35 OPD yang menjadi perhatian terkait minimnya realisasi anggaran untuk sejumlah pekerjaan infrastruktur yang perlu digenjot untuk mencapai target realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. "Kita coba bedah terkait dengan persoalan-persoalan yang ada. Tetapi memang kawan-kawan di OPD ini melaporkan bahwa secara realisasi fisik itu sudah tinggi sebenarnya, cuma tinggal menunggu pencairannya saja," katanya.
Ia mencontohkan, Dinas Kesehatan (Dinkes) PPU sedang mengerjakan beberapa proyek peningkatan infrastruktur. Dijelaskannya, ada beberapa pekerjaan fisik yang perlu didorong melalui Penjabat Pembuat Komitmen (PPK). "Jadi harus memperhatikan betul-betul. Contoh ada dua Puskesmas lagi yang saya kira deviasinya masih tinggi. Nah, itu kita dorong terus untuk Bagaimana realasi ini bisa dikejarlah," ungkapnya.
Selain itu, realisasi anggaran Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) juga masih dinilai belum maksimal. Termasuk pekerjaan fisik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta Dinas Perhubungan (Dishub). Ia menjelaskan, dari sebanyak total 35 OPD, serapan realisasi anggaran Dinas Perhubungan paling rendah. Melalui rapat ini, Sekretaris Dishub PPU sudah menyampaikan bahwa progres pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) sudah berjalan. Di mana proses pengadaan barangnya sudah sampai di lapangan, tinggal melaksanakan pemasangan saja.
"Sebenarnya realisasi anggaran hampir seluruh OPD sudah 50 persen. Tapi memang Dishub paling rendah karena beberapa hal," katanya.
Ia juga menyampaikan tantangan lainnya terkait dengan kegiatan fisik terutama untuk pembangunan gedung, yaknni masih soal kebutuhan material. Kesulitan mendapatkan material menjadi salah satu kendala Pembangunan infrastruktur PPU. Karena bersamaan dengan prioritas memenuhi kebutuhan material Ibu Kota Nusantara (IKN). Termasuk material untuk agregat yang semuanya didatangkan dari Palu, Sulawesi Tengah.
"Kemudian, yang kedua, persoalan terkait dengan minimnya jumlah pekerja. Sulit mencari pekerja di lapangan karena mungkin terpecah-pecah. Ada banyaknya pekerjaan-pekerjaan fisik di akhir tahun ini. Jadi itulah tadi yang kita identifikasi," urainya.
Melalui rapat ini, Ia berharap pimpinan OPD bisa memberikan dorongan kepada pejabat teknisnya untuk segera meningkatkan persentase realisasi anggaran. Ia menyebut BKAD sudah menerbitkan Surat Edaran (SE), untuk mendorong langkah-langkah akhir tahun, termasuk menetapkan batas akhir pengajuan pencairan, terutama Pembayaran Langsung (LS) yang dibatasi sampai 20 Desember 2024.
"Oleh karenanya kita korelasikan bahwa SKPD itu kita minta mengejar progres, kalau sampai tanggal 12 Desember dia tidak mengajukan LS, maka tidak kita bayarkan. Kemudian itu jadi utang nanti di tahun berikutnya," tuturnya.
Ia mengimbau supaya SKPD melakukan langkah-langkah yang tidak menyisakan utang. Sebab, Pemkab PPU memiliki kewajiban untuk mencapai target serapan anggaran sampai akhir tahun 2024. "Sudah kami hitung, kira-kira target realisasi anggaran sampai 95 persen. Kami juga sudah panggil SKPD untuk rekonsiliasi belanja sampai dengan 30 Desember 2024," pungkasnya. (adv/ppu/udi)
Editor : Muhammad Sholehudin Al Ayubi