BALIKPAPAN - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Pemkab PPU), berkomitmen meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan daerah dengan mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengoptimalkan penggunaan Aplikasi Transaksi Keuangan Pemerintah (ATKP).
Hal itu disampaikan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) PPU Tohar, dalam Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja Organisasi Perangkat Daerah Triwulan III Tahun Anggaran 2024 dan Sosialisasi Penerapan ATKP yang dihelat di Ballroom MAXONE Balikpapan, Kamis (17/10).
Dalam kegiatan tersebut, Tohar juga menyoroti masih rendahnya penggunaan ATKP di beberapa OPD. Untuk itu, dirinya mengajak, seluruh bendahara untuk berpikir kritis dan mencari solusi atas kendala yang dihadapi. “Mari kita perbaiki, kita urai apa yang menjadi persoalan sehingga belum banyak dimanfaatkan aplikasi ATKP ini,” tuturnya.
Tohar menambahkan, persoalan keuangan bukan hanya persoalan dari BKAD, akan tetapi tata kelola keuangan daerah dilakukan dan dilaksanakan oleh sekian banyak unit kerja yang masing-masing memiliki ruang lingkup, spesifikasi kegiatan dan belanja, sehingga diperlukan rekonsiliasi.
Senada, Kabid Perbendaharaan BKAD PPU, Hengki, menjelaskan, ATKP sebenarnya akan memudahkan OPD dalam melakukan transaksi pembayaran. Namun, masih banyak OPD yang belum maksimal dalam penggunaannya.
Kegiatan yang diikuti oleh seluruh OPD di lingkungan Pemkab PPU ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya penggunaan ATKP. Dengan demikian, pengelolaan keuangan daerah dapat menjadi lebih transparan, efisien, dan akuntabel. (adv/ppu/udi)
Editor : Muhammad Sholehudin Al Ayubi