PENAJAM – Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Penajam Paser Utara (PPU) H Tohar, memastikan rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2024 telah memenuhi batas anggaran belanja pegawai. Tohar menjelaskan bahwa pertanyaan yang sering muncul dalam pelaksanaan rekrutmen ASN adalah terkait kemampuan keuangan daerah, yang dipatok maksimal 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Dengan penambahan formasi ASN, kita harus berhitung kembali agar tidak melebihi batas belanja pegawai yang ditetapkan. Saat ini, belanja pegawai kita sudah mencapai sekitar 28 hingga 29 persen,” ujar Tohar saat ditemui di kantornya, Rabu (9/10/2024).
Ia menambahkan bahwa angka tersebut ideal karena pemerintah daerah setidaknya memerlukan dua persen anggaran untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai lainnya, di luar rekrutmen. “Sisanya digunakan untuk cadangan kenaikan dan berbagai kebutuhan belanja pegawai lainnya,” ucapnya.
Lebih jauh, Tohar menjelaskan bahwa rekrutmen ASN di Kabupaten PPU dilaksanakan melalui dua pendekatan. Pertama, melalui pembukaan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2024 dan penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). “Kita sudah menetapkan dan mendapatkan persetujuan untuk sejumlah formasi, dan akhirnya ditetapkan sebanyak 250 formasi CPNS,” ulasnya.
Pendaftaran CPNS di Kabupaten PPU telah dilaksanakan sejak 20 September lalu. Kini, prosesnya sudah melalui pengumuman pendaftaran dan evaluasi administrasi. Adapun hasil akhirnya telah diputuskan dan diumumkan. “Jadi, kita tinggal menunggu jadwal seleksi dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) atau sistem komputerisasi,” ungkapnya.
627 FORMASI PPPK
Pendekatan kedua adalah dengan membuka formasi PPPK, yang tahapannya sudah mencapai pengumuman dan pendaftaran. Namun, Tohar menyatakan bahwa pengumuman hasil evaluasi administrasi pendaftaran PPPK baru bisa dilanjutkan setelah pelaksanaan tes CAT CPNS. “Rasa-rasanya tidak mungkin berbarengan,” katanya.
Jumlah formasi rekrutmen PPPK mencapai 627 orang. Sehingga total rekrutmen ASN di lingkungan Pemkab PPU tahun 2024 mencapai 887 orang. Tohar mengungkapkan bahwa ada paradigma baru yang menarik untuk rekrutmen PNS pada tahun 2024-2025. Sebelumnya, pemerintah pusat memberi kewenangan bagi pemerintah daerah untuk mengajukan formasi CPNS sebanyak-banyaknya, tetapi usulan yang diterima persentasenya sangat kecil.
“Sekarang, yang kita minta sebetulnya disetujui saja untuk formasi CPNS maupun PPPK. Namun, pertanyaannya adalah seberapa besar kemampuan keuangan pemerintah daerah. Kita terpaksa menghitung ulang karena ada kaitannya dengan kapasitas fiskal kita, khususnya belanja pegawai dalam APBD,” pungkasnya. (adv/ppu/udi)
Editor : Muhammad Sholehudin Al Ayubi