PENAJAM — Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Kabupaten (Setkab) Penajam Paser Utara (PPU), Ainie, mengimbau Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU untuk cermat dalam menanggapi undangan yang diterima.
“Perhatikan dengan teliti tujuan dari undangan tersebut. Jika undangan tersebut memiliki nuansa politis, segera sesuaikan sikap. Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berada di suatu tempat tertentu dapat menjadi subjek berbagai penilaian,” ujar Ainie saat ditemui pada Jumat (6/9/2024).
Sejak penerbitan surat edaran Bupati PPU mengenai netralitas ASN dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di PPU, Ainie menekankan pentingnya sikap berhati-hati dalam setiap situasi yang dihadapi oleh ASN.
“Kami telah mengimbau kepada rekan-rekan di jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di lingkungan sekretariat pemerintahan PPU untuk selalu berhati-hati,” jelasnya.
Ainie mengingatkan agar ASN tidak terjebak dalam politik praktis dan mengatur waktu dengan bijak. Pada saat kegiatan politik, ASN diimbau untuk tidak berada di dalam kerumunan tersebut.
“ASN perlu bijaksana dalam membawa diri. Keberadaan seorang ASN di suatu tempat dapat dihubungkan dengan berbagai spekulasi, terutama jika ada kamera atau CCTV yang merekam. Penilaian publik bisa menjadi tidak menguntungkan,” tambahnya.
Ainie menekankan agar ASN mematuhi surat edaran Bupati yang telah diterbitkan untuk menghindari penilaian negatif dan masalah terkait. “Sanksi bagi ASN yang melanggar dapat mencakup pemecatan,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa proses pendalaman akan dilakukan dengan membentuk tim khusus, memanggil pihak terkait, dan melakukan investigasi. “Jika pelanggaran dianggap berat, sanksi dapat mencakup pemberhentian,” sambungnya.
Ainie juga mencontohkan kasus sebelumnya di mana seorang ASN tertangkap kamera dalam situasi yang menunjukkan keterlibatan politik. Badan Kepegawaian Negara (BKN) bahkan turun tangan untuk melakukan investigasi, dan bukti-bukti yang ditemukan mengarah pada sanksi bagi ASN tersebut. “Kami berharap kejadian ini menjadi pelajaran dan tidak ada lagi ASN yang terlibat dalam masalah serupa,” tutupnya.
Diketahui, pelaksanaan Pilkada serentak 2024 sudah mendekati masa kampanye. (adv/ppu/udi)
Editor : Muhammad Sholehudin Al Ayubi