TANJUNG REDEB - Penyerapan atau realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) di Berau baru mencapai 43,83 persen dari pagu anggaran Rp 2,6 triliun. Hal itu sesuai data Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung Redeb hingga Juli 2024.
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau Muhammad Said sendiri merasa optimistis dengan capaian itu, meski saat ini sudah memasuki triwulan III. Pada realisasinya, terutama pada pekerjaan fisik kerap mengalami keterlambatan pembaruan data.
“Kalau pekerjaan fisik, di akhir capaiannya akan meningkat, karena begitu selesai dikerjakan, maka realisasinya baru naik,” ungkapnya, Jumat (6/9).
Apalagi, pekerjaan yang bersumber dari DBH sendiri akan bertambah seiring berjalannya waktu. Sejauh ini, Berau kerap mendapatkan DBH-DR dan DBH Perkebunan Sawit. “Memang pagu tersebut terdiri dari beberapa jenis. Namun kita optimistis realisasinya bisa tercapai tahun ini,” jelasnya.
Dari data yang dikeluarkan KPPN Tanjung Redeb, hingga Juli 2024, Transfer ke Daerah (TKD) pada Belanja Transfer DBH punya pagu anggaran senilai Rp 2,6 triliun. Dan hingga Juli 2024 sudah terealisasi sebesar Rp 1,14 triliun atau sebesar 43,83 persen.
"Kan di data itu, meski belum capai setengahnya, tapi dibanding periode yang sama di tahun lalu, capaiannya naik cukup tinggi, 19,28 persen,” ujarnya.
Sehingga dirinya merasa yakin dan optimistis bahwa realisasi pekerjaan yang bersumber dari DBH, bisa terealisasi dengan maksimal di sisa waktu yang ada. “Ya, kita tentu berharap besar, DBH ini bisa dimaksimalkan pemanfaatannya,” jelasnya.
Dirinya juga mengimbau pelaksana, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjalankan, bisa menjalankan amanah tersebut dengan baik. Sehingga laporan keuangan menunjukkan indikator positif dalam realisasinya di lapangan.
“OPD ini harus waspada juga, tahun berjalan ini semakin mepet, dan pekerjaan-pekerjaan harus selesai,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Kepala KPPN Tanjung Redeb, Viera Martina menyebut, dari Rp 3,5 truliun Belanja TKD yang disalurkan ke Pemkab Berau melalui KPPN Tanjung Redeb, sudah 46,8 persen yang terserap atau senilai Rp 1,6 triliun. Penyaluran ini masih didominasi oleh Dana Alokasi Umum (DAU) dengan pagu sebesar Rp 589,05 miliar. DAU sendiri pada umumnya digunakan untuk belanja pegawai hingga pembangunan infrastruktur.
“Dari pagu itu sudah terealisasi 60 persen, karena yang pasti belanja pegawai,” ungkapnya. Angka realisasi itu tumbuh 9,4 persen jika dibanding tahun lalu.
Selain itu juga terdapat DBH dengan pagu mencapai Rp 2,6 triliun yang sudah terealisasi sebesar Rp 1,1 triliun atau sebesar 43,83 persen. Angka ini, dikatakan Viera, merupakan sektor dengan pertumbuhan terbesar, mencapai 19,98 persen.
“Kalau melihat data yang dipaparkan, memang DBH ini nilainya terbesar ya, pagunya mencapai Rp 2,6 triliun sendiri,” jelasnya. (sen/udi)