TANJUNG REDEB - Dalam membangun ekosistem kebudayaan di Kabupaten Berau, Badan Pelestarian Kebudayaan (BPK) Kaltimtara menggelar dialog pemajuan kebudayaan dengan tema "Sinergi Pemerintah dalam Memperkuat Keberagaman Budaya Lokal", pada Jumat (9/8) malam.
Dialog itu menghadirkan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau Muhammad Said, dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau Ilyas Natsir, sebagai narasumber. Dalam dialog tersebut, juga hadir beberapa komunitas dan pegiat seni serta budaya di Kabupaten Berau sebagai peserta dialog.
Kepala BPK Kaltimtara, Titit Lestari, menuturkan, berangkat dari Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2017 terkait pemajuan kebudayaan, pihaknya memandang perlu ada tindakan lebih lanjut terkait pembangunan ekosistem kebudayaan ini.
"Pelestarian kebudayaan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi menjadi tanggung jawab semua orang," ucapnya.
Lanjutnya, dalam pemajuan kebudayaan ini pemerintah berperan sebagai fasilitator, sedangkan yang melakukan kegiatan kebudayaan adalah masyarakat.
Kegiatan ini sebagai usaha untuk menghimpun dan mengumpulkan komunikasi, untuk mendengarkan dan merumuskan bersama terkait kebutuhan kebudayaan di Berau. Menurutnya ada celah generasi terkait cara melestarikan budaya orang zaman dulu dengan generasi saat ini.
"Jadi kita memberikan ruang kepada komunitas dan pegiat seni budaya di Berau terkait kebutuhan pelestarian budaya dalam bingkai komunikasi anak muda itu seperti apa," jelasnya.
Adapun konsep pemajuan kebudayaan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Tidak hanya melindungi saja, tapi perlu memanfaatkan dan mengembangkan karena tujuan akhir kesejahteraan untuk masyarakat agar kebudayaan bisa menghidupi masyarakat itu sendiri. Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, Muhammad Said, sangat mengapresiasi adanya seri dialog pemajuan kebudayaan tersebut. Kegiatan tersebut tentunya sangat memotivasi para pelaku seni dan budaya. Sebab pelaku budaya di Berau diakuinya sangat banyak dan selama ini belum cukup mendapat perhatian.
"Saya apresiasi kegiatan dialog tersebut, makanya kami harap ada serial berikutnya. Misalnya ber bicara terkait transportasi atau infratsruktur," ucapnya.
Budaya dan pariwisata tentunya tidak bisa dilepaskan. Jika kita hanya mengandalkan pariwisata tapi tidak diisi bagian lainnya, tentu tidak memiliki nilai. Ketika dikolaborasikan antara wisata dan budaya akan memberi nilai lebih bagi Berau.
Di samping itu, tugas pemerintah daerah saat ini adalah memastikan bahwa situs dan peninggalan yang ada di Bumi Batiwakkal tidak punah. Seperti diketahui, Berau adalah wilayah kesultanan yang kemudian dibagi menjadi dua, yaitu Kesultanan Gunung Tabur dan Kesultanan Sambaliung.
"Kami berharap upaya kolaboratif ini dapat memastikan faktor budaya, bukan hanya benda tapi non benda juga," ucapnya.
Sehingga semua pihak yang ingin melakukan pengajuan kebudayaan termasuk pegiat seni dan budaya harus dimaksimalkan, karena mereka dinilai memiliki perhatian yang tinggi. Sementara jika mereka tidak mendapatkan jalan tentu akan kesulitan.
Untuk mempertahankan itu, pihaknya berkomitmen akan memperbanyak event-event. Sebagai wadah pegiat seni dan budaya untuk mengekspresikan apa yang biasanya mereka lakukan.
"Kita harus banyak membuka ruang bagi mereka. Karena ide itu akan muncul jika banyak ruang untuk berkreasi," ujarnya.
Sementara terkait bantuan, bisa diajukan melalui OPD teknis. Sebab mekanismenya perlu melalui lembaga atau organisasi yang berbadan hukum. Supaya eksistensi mereka dapat diakui, baik secara komunitas maupun hukum.
"Saya berpesan kepada para pelaku kebudayaan agar tetap optimistis. Dengan semakin baiknya kondisi ekonomi dan transportasi di Berau tentu pemajuan kebudayaan dapat dilakukan," tutupnya. (*/aja/adv/sam)