TANJUNG REDEB – Focus Group Discussion (FGD) penyusunan publikasi Kabupaten Berau dalam angka dan pembinaan statistik sektoral oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Berau telah dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau. Sebagai upaya dalam ketersediaan data yang berkualitas untuk pembangunan Bumi Batiwakkal dan implementasi program Satu Data Indonesia (SDI).
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, Muhammad Said menerangkan, pentingnya memiliki data yang akurat. Karena berpengaruh pada pengambil kebijakan dalam menentukan langkah dan kebijakan ke depannya. Sebagai pijakan atau rujukan awal, agar jangan sampai berangkat dari data yang salah.
“Data yang akurat merupakan data yang bisa dipertanggunjawabkan. Baik untuk membuat program maupun kegiatan yang secara signifikan berpengaruh terhadap perkembangan dan kemajuan Berau,” katanya, Selasa (6/2).
Dijelaskannya, data yang baik adalah data yang terverifikasi dan akuntabel dalam menjawab semua persoalan yang dihadapi. Dirinya bersyukur, BPS Berau selalu mendukung pihaknya dalam kesediaan data selama ini.
“Diharapkan data yang ada nantinya dapat diolah oleh perangkat daerah termasuk perusahaan yang membutuhkan,” terangnya.
Selain itu, diharapkan juga data Kabupaten Berau dalam angka ini merupakan data yang benar dan berkualitas. Namun jangan sampai data ini dimanfaatkan orang yang tidak bertanggungjawab demi kepentingan individu atau kelompoknya.
Dirinya juga meminta kepada BPS Berau untuk memberikan edukasi dan bimbingan teknis kepada masing-masing perangkat daerah. Agar nantinya memiliki data yang jelas dan penggunaan data yang tepat pada program yang ada di masing-masing instansi.
“Data itu juga harus diperbaharui karena merupakan sebuah investasi. BPS selama ini telah memberikan kita kesempatan dalam menyediakan data yang akurat, benar, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan,” terangnya.
Said meminta setiap kebijakan dapat dikeluarkan berdasarkan data. Seluruh perangkat daerah punya tanggung jawab bersama untuk memberikan data yang sebenarnya.
Sementara itu, Kepala BPS Berau, Supriyanto menuturkan, FGD ini juga untuk mewujudkan satu data Indonesia. Merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Sehingga data yang ada dapat memberikan acuan dan pedoman bagi seluruh tingkatan instansi dari daerah hingga pusat,” jelasnya.
“Untuk memastikan data pemerintah yang berkualitas yakni memiliki satu standar data, satu meta data baku, interoperabilitas serta referensi data,” pungkasnya. (*/aja/arp)
Editor : Muhammad Sholehudin Al Ayubi