BERAU POST – DPRD Berau meminta Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Berau serius mengawal rencana dukungan pemerintah pusat terhadap sarana dan prasarana pengolahan sampah di Berau.
Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, mengatakan, dukungan tersebut menjadi kesempatan penting bagi daerah untuk memperkuat pengelolaan sampah, terutama di tengah keterbatasan kemampuan anggaran daerah dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana lingkungan.
Hal itu disampaikan menyusul pertemuan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau bersama Kementerian Lingkungan Hidup (LH), yang turut membahas kebutuhan daerah di bidang pengelolaan sampah.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri LH, Jumhur Hidayat, disebut memberikan dukungan kepada Berau berupa bantuan sarana dan prasarana pengolahan sampah.
Karena itu, Sumadi menekankan agar OPD teknis tidak hanya mengikuti proses pengusulan, tetapi juga memastikan bantuan yang nantinya diterima benar-benar sesuai kebutuhan daerah.
“Ini harus dikawal dari awal sampai terealisasi,” tegas Sumadi kemarin (20/9).
Menurutnya, pengawalan penting dilakukan agar bantuan yang diberikan pemerintah pusat memiliki manfaat nyata dan tidak berhenti pada pemenuhan fasilitas secara administratif.
Kebutuhan teknis di lapangan perlu menjadi pertimbangan utama dalam menentukan jenis maupun bentuk sarana dan prasarana yang akan diberikan.
Sumadi juga meminta DLHK melakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan kementerian terkait. Dengan demikian, setiap tahapan mulai dari usulan, verifikasi, hingga realisasi bantuan dapat berjalan sesuai dengan rencana.
“Jangan sampai yang diberikan tidak sesuai kebutuhan kita,” ujarnya.
Ia menilai, keberadaan sarana pengolahan sampah yang memadai dapat membantu pemerintah daerah menangani persoalan persampahan lebih optimal.
Terlebih kebutuhan pengelolaan sampah terus meningkat seiring pertumbuhan aktivitas masyarakat dan perkembangan wilayah.
Karena itu menurut Sumadi, dukungan pemerintah pusat perlu dimanfaatkan secara maksimal dengan perencanaan yang matang.
DLHK juga dinilai perlu memastikan sarana yang diperoleh nantinya dapat dioperasikan dan dipelihara secara berkelanjutan.
“Yang penting tepat sasaran dan sesuai kebutuhan daerah,” katanya.
DPRD Berau lanjutnya, akan turut memberikan perhatian terhadap proses tersebut. Sinergi antara Pemkab Berau, DPRD, dan pemerintah pusat diharapkan dapat memastikan bantuan sarana dan prasarana pengolahan sampah benar-benar mendukung peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan di Bumi Batiwakkal.
Sebelumnya, Pemkab Berau mengusulkan dukungan sarana dan prasarana pengolahan sampah kepada Kemen LH. Usulan tersebut disampaikan dalam pertemuan yang dihadiri Bupati Berau bersama jajaran Kemen LH untuk membahas alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK).
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Berau, Zulkifli Azhari, mengatakan, kebutuhan sarana pengolahan sampah menjadi salah satu hal yang disampaikan pemerintah daerah dalam pertemuan tersebut.
Menurutnya, keterbatasan kemampuan keuangan daerah membuat dukungan pemerintah pusat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas persampahan di Berau. “Kita butuh sarpras pengolahan sampah di Berau, karena kondisi keuangan terbatas,” ujarnya.
Zulkifli mengatakan, dalam pertemuan tersebut Pemkab Berau memaparkan kondisi dan kebutuhan pengelolaan sampah di daerah.
Pemerintah daerah juga menyampaikan proposal untuk mendapatkan dukungan sarana maupun peralatan yang diperlukan.
Salah satu kebutuhan yang disampaikan adalah pengadaan alat berat dan kendaraan operasional pengangkutan sampah. Beberapa armada yang saat ini digunakan dinilai sudah tidak layak sehingga perlu mendapat penggantian.
“Kita sampaikan proposal pengolahan sampah, kita butuhkan alat berat yang sudah tidak layak seperti truk,” katanya.
Selain kendaraan dan alat berat, Pemkab Berau juga mengusulkan dukungan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R). Fasilitas tersebut diperlukan untuk mendukung pengelolaan sampah di tingkat masyarakat.
Zulkifli menyebut usulan tersebut mendapat respons positif dari Menteri LH. Namun, bentuk dan besaran dukungan akan disesuaikan dengan kemampuan serta hasil pembahasan teknis Kemen LH.
“Kita mohon alat itu, Pak Menteri mendukung, dengan menyesuaikan kesanggupan,” terangnya.
Menurutnya, dukungan tersebut menjadi peluang bagi Berau untuk memperkuat sarana pengelolaan sampah di tengah keterbatasan anggaran daerah. Pemkab melalui DLHK akan mengawal proses pembahasan hingga tahapan teknis.
“Pak Menteri juga menyampaikan hal-hal teknis dan kita akan kawal,” tukasnya.
DLHK berharap dukungan pemerintah pusat dapat direalisasikan sesuai kebutuhan daerah sehingga pengelolaan sampah di Berau dapat dilakukan lebih optimal. (sen/sam)
Editor : Nurismi