BERAU POST – Momentum Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Berau menjadi kesempatan mengevaluasi kondisi pembangunan daerah di tengah keterbatasan fiskal.
Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Syarifatul Syadiah, menilai efisiensi anggaran turut berdampak terhadap kemampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
Syarifatul mengatakan, masyarakat tetap patut bersyukur dengan bertambahnya usia Kabupaten Berau. Namun, di sisi lain, berbagai persoalan yang terjadi, termasuk bencana asap dan keterbatasan anggaran, menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian.
“Efisiensi anggaran ini akan sangat berpengaruh terhadap layanan kepada masyarakat,” ujarnya Senin (14/9).
Menurutnya, hal tersebut juga dirasakan ketika dirinya bersama anggota DPRD melakukan reses. Banyak aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) maupun kegiatan reses, tetapi belum seluruhnya dapat direalisasikan karena keterbatasan anggaran.
“Banyak yang diminta masyarakat, tapi kita tidak bisa memberikan karena adanya keterbatasan anggaran,” katanya.
Karena itu, DPRD Kaltim bersama pemerintah daerah terus mendorong pemerintah pusat agar menyalurkan dana bagi hasil (DBH) yang menjadi hak daerah. Syarifatul menyebut, terdapat sekitar Rp6 triliun dana Kaltim yang masih berada di pemerintah pusat.
Ia mengatakan, perjuangan tersebut dilakukan melalui berbagai jalur, baik dengan melibatkan anggota DPR RI maupun menyampaikan langsung kepada kementerian terkait.
“Kami harapkan pemerintah pusat tidak menutup mata. Kaltim ini daerah penghasil,” tegasnya.
Menurut Syarifatul, Kaltim memiliki kebutuhan pembangunan yang besar, mulai dari infrastruktur hingga peningkatan pelayanan publik. Karena itu, dukungan fiskal dari pemerintah pusat dinilai penting agar pembangunan tetap berjalan.
Ia berharap masyarakat dapat memahami apabila dalam kondisi efisiensi anggaran terdapat pelayanan yang belum maksimal atau sejumlah kebutuhan yang belum terpenuhi pemerintah.
Meski demikian, Syarifatul memastikan DPRD Kaltim tidak akan berhenti memperjuangkan kepentingan daerah. Di tingkat provinsi, ia menyebut dukungan anggaran tetap diarahkan pada sektor yang menjadi prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
“Kalau di provinsi masih ada pokir, khususnya pendidikan dan kesehatan,” jelasnya.
Sebagai anggota Komisi III, Syarifatul juga menaruh perhatian terhadap kebutuhan sekolah menengah atas (SMA) yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
Ia menegaskan, keterbatasan anggaran bukan alasan untuk berhenti menyuarakan kepentingan masyarakat. Selain pemerintah daerah yang memiliki forum untuk memperjuangkan kepentingan Kaltim dari sisi kebijakan dan politik, DPRD juga akan terus menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat.
“Bukan berarti kita diam saja. Kita harus terus berbuat dan memperjuangkan hak Kaltim,” pungkasnya. (sen/sam)
Editor : Nurismi