BERAU POST – Meningkatnya kasus serangan buaya terhadap masyarakat di Kabupaten Berau kembali menjadi sorotan DPRD Berau.
Rentetan insiden yang menyebabkan luka serius dinilai tidak boleh dianggap sebagai kejadian biasa, melainkan harus ditangani secara serius melalui langkah terpadu yang melibatkan pemerintah daerah, pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat.
Anggota DPRD Berau, Sutami, menegaskan persoalan konflik antara manusia dan buaya sudah berada pada tahap yang mengkhawatirkan.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat terus hidup dalam bayang-bayang ancaman saat beraktivitas di sungai maupun kawasan perairan yang menjadi habitat satwa tersebut.
“Jangan sampai persoalan ini menjadi pembiaran. Korban terus berjatuhan, sementara masyarakat tetap harus beraktivitas di sungai untuk mencari nafkah maupun memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ini harus menjadi perhatian serius semua pihak,” tegasnya.
Sutami mengatakan, meski kewenangan penanganan satwa liar yang dilindungi bukan sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Kabupaten Berau, namun pemerintah daerah tidak boleh tinggal diam.
Ia meminta instansi terkait segera membangun koordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan pemerintah pusat agar ada langkah nyata dalam menangani konflik manusia dengan buaya.
Menurutnya, koordinasi tersebut penting untuk merumuskan solusi jangka pendek maupun jangka panjang sehingga kejadian serupa tidak terus berulang.
“Memang ini bukan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, tetapi bukan berarti hanya menunggu. Harus ada komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat agar ada kejelasan mengenai penanganan serangan buaya di Berau,” ujarnya.
Dirinya menilai selama ini penanganan yang dilakukan masih bersifat insidental, yakni setelah terjadi serangan.
Padahal, yang dibutuhkan masyarakat adalah upaya pencegahan yang terukur, mulai dari pemetaan wilayah rawan, pemasangan rambu peringatan, peningkatan patroli di kawasan yang sering muncul buaya, hingga kajian terhadap populasi satwa tersebut.
Selain itu, ia juga mendorong adanya sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat, khususnya warga yang tinggal di bantaran sungai dan pesisir, mengenai cara beraktivitas dengan aman di wilayah yang berpotensi menjadi habitat buaya.
“Kita harus mencari solusi bersama. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama, tetapi di sisi lain keberadaan satwa yang dilindungi juga tetap harus dikelola sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.
Sutami berharap pemerintah provinsi bersama kementerian terkait dapat segera memberikan kepastian mengenai mekanisme penanganan konflik manusia dan buaya, termasuk kemungkinan penyusunan langkah mitigasi maupun kebijakan khusus bagi daerah seperti Berau yang kerap mengalami kasus serangan buaya
“Harapan kami ada kebijakan yang jelas. Jangan sampai setiap ada korban baru kemudian sibuk mencari solusi. Yang dibutuhkan sekarang adalah langkah antisipasi agar tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban berikutnya,” pungkasnya. (aky/hmd)
Editor : Nurismi