BERAU POST – Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto mengimbau seluruh elemen masyarakat, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama memasuki periode cuaca yang lebih kering.
Menurutnya, upaya pencegahan harus menjadi prioritas agar kejadian serupa yang pernah terjadi di sejumlah wilayah tidak kembali terulang.
Dedy mengatakan, langkah cepat yang dilakukan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk dalam menghadapi ancaman karhutla maupun penanganan kebakaran di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) beberapa waktu terakhir, patut diapresiasi.
Kesiapsiagaan tersebut menunjukkan koordinasi antarinstansi berjalan dengan baik dalam mengantisipasi kondisi darurat.
“Kami mengapresiasi kesiapsiagaan seluruh pihak yang bergerak cepat ketika muncul potensi kebakaran,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengingatkan, penanganan saat kebakaran terjadi saja tidak cukup. Perlu langkah yang lebih penting seperti memperkuat upaya pencegahan sehingga titik-titik kebakaran dapat diminimalkan sejak awal.
“Pencegahan harus menjadi fokus utama,” tegasnya.
Dedy menilai, edukasi kepada masyarakat memiliki peran penting dalam menekan risiko terjadinya karhutla.
Sosialisasi mengenai bahaya membuka lahan dengan cara membakar, dampak kebakaran terhadap lingkungan, hingga ancaman terhadap kesehatan masyarakat perlu terus dilakukan secara berkelanjutan.
Menurutnya, pendekatan persuasif akan lebih efektif apabila melibatkan pemerintah kampung, tokoh masyarakat, tokoh adat, hingga kelompok-kelompok relawan yang berada di tingkat akar rumput. Dengan begitu, pesan mengenai pentingnya menjaga lingkungan dapat diterima lebih luas.
“Edukasi harus menjangkau masyarakat secara langsung,” katanya.
Selain sosialisasi, ia juga mendorong adanya deteksi dini terhadap wilayah-wilayah yang dinilai rawan mengalami kebakaran.
Pemantauan rutin, pengecekan titik rawan, serta kesiapan personel dan peralatan dinilai penting agar respons dapat dilakukan lebih cepat apabila ditemukan indikasi kebakaran.
Dedy berharap koordinasi antara BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, TNI, Polri, pemerintah kampung, serta pihak perusahaan terus diperkuat.
Penanganan karhutla tidak bisa dibebankan kepada satu instansi saja, melainkan membutuhkan kolaborasi semua pihak.
Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila menemukan titik api maupun aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.
Partisipasi masyarakat dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat penanganan sebelum api meluas.
“Semua pihak harus memiliki kepedulian yang sama,” pungkasnya.(sen/arp)
Editor : Nurismi