Manfaatkan Teknologi Digital Anggota DPRD Kaltim Makmur HAPK Dorong Penguatan Partisipasi Warga

Nurismi • Dipublikasikan Minggu, 14 Juni 2026 | 00:00 WIB
PDD: Makmur HAPK saat menggelar kegiatan di Kabupaten Berau kemarin. (ARTA KUSUMA YUNANDA/BP)
PDD: Makmur HAPK saat menggelar kegiatan di Kabupaten Berau kemarin. (ARTA KUSUMA YUNANDA/BP)

BERAU POST – Perkembangan teknologi digital dinilai membuka ruang yang semakin luas bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pemerintahan.

Pemanfaatan teknologi tidak hanya sebatas mempercepat penyampaian informasi, tetapi juga dapat menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Kalimantan Timur, Makmur HAPK, saat menggelar kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) di Jalan Jenderal Sudirman, Gang Menara Indah, RT 15, Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb.

Menurut Makmur, kemajuan teknologi harus dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Dengan dukungan sistem digital, masyarakat memiliki akses yang lebih mudah terhadap informasi sekaligus ruang untuk menyampaikan aspirasi.

Ia menjelaskan, penerapan pemerintahan berbasis digital atau e-government dapat mendorong pelayanan publik menjadi lebih efisien, transparan dan akuntabel.

Masyarakat tidak lagi selalu harus mendatangi kantor pemerintahan untuk mendapatkan informasi maupun mengakses sejumlah layanan.

“Penerapan pemerintahan berbasis digital atau e-government juga dapat meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Sistem digital memungkinkan interaksi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat, termasuk dalam penyampaian informasi dan aspirasi,” ungkapnya.

Menurutnya, keberadaan berbagai platform digital juga membuat ruang partisipasi publik semakin terbuka. Masyarakat dapat menyampaikan masukan, kritik, laporan terkait pelayanan publik hingga melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan kinerja pemerintah.

Kondisi tersebut, lanjut Makmur, secara perlahan mengubah posisi masyarakat. Warga tidak lagi hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga dapat berperan aktif sebagai pemberi informasi sekaligus mitra pemerintah dalam proses pembangunan dan pengambilan kebijakan publik.

Salah satu bentuk partisipasi yang dapat dikembangkan ialah sistem pengaduan masyarakat. Melalui sistem tersebut, setiap laporan dapat diterima, dicatat, diverifikasi, diteruskan kepada instansi terkait hingga mendapatkan tindak lanjut.

“Yang penting bukan hanya menerima pengaduan, tetapi juga bagaimana pengaduan tersebut ditindaklanjuti dan dikomunikasikan kembali kepada masyarakat,” jelasnya.

Selain sistem pengaduan, keterbukaan informasi dan data pemerintah juga menjadi bagian penting dalam membangun pengawasan publik.

Informasi mengenai anggaran, kebijakan dan capaian kinerja pemerintah yang dapat diakses masyarakat akan memberikan ruang bagi publik untuk ikut mengawasi serta mengevaluasi jalannya pemerintahan.

Makmur menilai perkembangan teknologi juga telah melahirkan ruang baru dalam kehidupan demokrasi. Internet dan media sosial dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan, berdiskusi, mengawasi penyelenggaraan pemerintahan serta menyuarakan berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan mereka.

“Teknologi informasi juga melahirkan konsep demokrasi digital. Internet dan media sosial menjadi ruang baru bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, mengawasi kekuasaan serta berpartisipasi dalam proses politik dan pengambilan keputusan publik,” tambahnya.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa perkembangan teknologi juga membawa sejumlah tantangan. Keamanan siber, perlindungan data pribadi, penyebaran disinformasi dan hoaks hingga kesenjangan akses teknologi harus menjadi perhatian bersama.

Karena itu, transformasi digital pemerintahan tidak cukup hanya dengan menyediakan sistem dan perangkat teknologi. Pemerintah juga perlu memperkuat regulasi, meningkatkan literasi digital masyarakat, menyiapkan sumber daya manusia serta memastikan infrastruktur teknologi dapat menjangkau seluruh wilayah.

Dengan demikian, pemanfaatan teknologi diharapkan tidak hanya menjadi bagian dari modernisasi pelayanan pemerintahan, tetapi juga mampu memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

“Teknologi informasi bisa menjadi instrumen penting untuk membangun pemerintahan yang lebih terbuka, responsif dan akuntabel. Tetapi harus dibarengi dengan partisipasi masyarakat dan kemampuan menggunakan teknologi secara bijak,” pungkasnya (aky)

Editor : Nurismi
makmur hapk digitalisasi dprd kaltim