BERAU POST – Maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Berau mendapat perhatian serius dari Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Makmur HAPK.
Menurutnya, berbagai kasus yang melibatkan anak di bawah umur tidak bisa lagi dianggap sebagai persoalan biasa. Namun harus menjadi perhatian bersama seluruh pemangku kepentingan.
Ia menilai, tingginya kasus kekerasan terhadap anak menjadi alarm bagi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga masyarakat untuk meningkatkan upaya perlindungan terhadap kelompok rentan tersebut.
“Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya yang menimpa anak di bawah umur, tidak bisa dipandang sebelah mata,” ujarnya.
“Ini harus menjadi perhatian serius semua pihak, baik Pemerintah Kabupaten Berau, kepolisian, maupun elemen masyarakat lainnya,” sambung Makmur.
Mantan Bupati Berau itu mengungkapkan, kasus serupa tidak hanya terjadi di Kabupaten Berau. Fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak juga menjadi persoalan di berbagai daerah di Indonesia. Namun, kondisi tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan upaya pencegahan.
“Justru karena itu, kita harus bersama-sama mencari solusi dan langkah konkret agar kasus serupa dapat diminimalisir,” katanya.
Makmur menegaskan, upaya pencegahan harus dilakukan secara masif dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Salah satunya dengan memperkuat edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, mengenai perlindungan anak serta pencegahan tindak kekerasan.
Sebab menurutnya, sosialisasi tidak cukup hanya dilakukan di wilayah perkotaan, tetapi harus menjangkau hingga ke tingkat kampung. Supaya pemahaman masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap anak semakin meningkat.
“Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah meningkatkan kegiatan sosialisasi,” ungkapnya.
Ia juga meminta program pencegahan dapat melibatkan berbagai unsur di tingkat bawah. Mulai dari pemerintah kampung, tokoh masyarakat, tenaga pendidik, hingga aparat kepolisian melalui polsek-polsek yang ada di setiap kecamatan.
“Bahkan, upaya pencegahan ini harus sampai ke kampung-kampung. Kepala kampung, aparat desa, sekolah, tokoh masyarakat, hingga polsek-polsek harus ikut berperan aktif,” katanya.
“Ini merupakan tanggung jawab bersama karena menyangkut masa depan generasi kita,” tambahnya.
Legislator karang Paci ini berharap adanya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, serta masyarakat dalam membangun sistem perlindungan yang efektif.
“Persoalan ini harus menjadi perhatian serius bagi semua pihak. Jangan sampai kita hanya bergerak ketika kasus sudah terjadi,” pungkasnya.(aky/arp)
Editor : Nurismi