HARIAN RAKYAT KALTARA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memastikan akan menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang disampaikan DPRD Kaltara terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalimantan Utara.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Denny Harianto mengatakan, rekomendasi DPRD akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja pemerintah daerah ke depan.
“Saya belum dapat laporan lengkap, tapi apapun itu tentu akan kita tindak lanjuti untuk perbaikan ke depannya. Apa yang kurang akan kita tambah lagi supaya lebih baik,” ujarnya, Senin (18/5).
Ia menjelaskan, sejumlah catatan yang disampaikan DPRD akan dipelajari lebih lanjut bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Termasuk persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan pemerintahan dan pelaksanaan program pembangunan.
“Salah satu yang turut menjadi perhatian yakni adanya informasi terkait pejabat atau pihak tertentu yang mengundurkan diri di tengah proses penugasan,” jelasnya.
Menurut Denny, pemerintah akan menelusuri lebih jauh alasan di balik keputusan tersebut agar menjadi bahan evaluasi bersama.
“Nanti akan saya tindak lanjuti di OPD mana, kenapa alasannya apa dan sebagainya. Karena kalau kita ditunjuk itu berarti dianggap mampu dan memenuhi syarat,” ujarnya.
Ia menilai setiap penugasan yang diberikan pemerintah seharusnya dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Sehingga perlu diketahui secara jelas alasan jika ada pihak yang memilih mundur di tengah jalan.
“Kami tetap berkomitmen menjalankan program prioritas, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat. Seperti pendidikan dan pembangunan infrastruktur perbatasan,” terangnya.
Sektor pendidikan tetap menjadi perhatian utama karena berkaitan dengan mandatory spending atau belanja wajib daerah yang harus dipenuhi sesuai ketentuan.
Meski demikian, pihaknya tetap akan melakukan penyesuaian dan penyusunan skala prioritas dalam pelaksanaan program. Agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif.
“Penyebaran program pembangunan dan anggaran nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi di lapangan. Termasuk untuk wilayah perbatasan yang masih membutuhkan perhatian infrastruktur dan pelayanan dasar,” pungkasnya. (fai/uno)
Editor : Nurismi