Anggota Komisi I DPRD Berau, Thamrin menilai pembentukan Tagana perlu dilakukan secara masif di setiap kampung, terutama di wilayah yang memiliki potensi rawan bencana seperti banjir, longsor, hingga kebakaran.
Menurutnya, keberadaan relawan kebencanaan di tingkat kampung sangat membantu masyarakat dalam melakukan penanganan awal sebelum bantuan dari pemerintah maupun instansi terkait tiba di lokasi.
“Tagana ini penting karena mereka menjadi pihak pertama yang biasanya bergerak saat terjadi bencana,” ujarnya.
Ia mengatakan, kondisi geografis Berau yang cukup luas membuat keberadaan relawan di tingkat kampung menjadi kebutuhan penting. Dengan adanya Tagana, masyarakat diharapkan memiliki pemahaman dasar terkait langkah-langkah penanganan bencana sesuai kondisi yang dihadapi.
Namun demikian, Thamrin menegaskan pembentukan Tagana tidak cukup hanya sebatas membentuk kelompok relawan. Menurutnya, pemerintah daerah juga perlu memikirkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pembinaan secara berkelanjutan.
“Kalau dibentuk secara masif, ilmunya juga harus ditingkatkan,” katanya.
Ia menjelaskan, para anggota Tagana setidaknya harus memahami prosedur dasar penanganan bencana, mulai dari evakuasi korban, langkah penyelamatan awal, hingga koordinasi dengan pihak terkait ketika terjadi keadaan darurat.
“Minimal mereka mengerti apa yang harus dilakukan terhadap jenis bencana tertentu,” jelasnya.
Politikus tersebut juga menyoroti pentingnya dukungan anggaran bagi keberlangsungan program Tagana di kampung-kampung. Meski dalam praktiknya lebih banyak bersifat sukarela atau relawan, kebutuhan operasional dan pelatihan tetap perlu diperhatikan pemerintah daerah.
Menurut Thamrin, dukungan anggaran dapat digunakan untuk pengadaan perlengkapan dasar, kegiatan simulasi kebencanaan, hingga peningkatan kemampuan anggota Tagana melalui pelatihan rutin.
“Kebutuhan operasional dan pelatihan harus dipikirkan juga,” ucapnya.
Meski demikian, ia memahami kondisi keuangan daerah saat ini juga perlu menjadi pertimbangan dalam pengalokasian anggaran. Karena itu, dukungan terhadap Tagana diharapkan bisa dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kemampuan fiskal pemerintah daerah.
“Semua tentu menyesuaikan kemampuan keuangan daerah,” terangnya.
Ia berharap ke depan pembentukan Tagana di tingkat kampung tidak hanya menjadi program formalitas, tetapi benar-benar mampu menciptakan masyarakat yang tanggap dan siap menghadapi potensi bencana di lingkungan masing-masing.
Selain itu, keberadaan Tagana juga dinilai dapat membantu pemerintah dalam mempercepat penanganan awal bencana sebelum bantuan lebih besar datang ke lokasi terdampak. Dengan kesiapsiagaan masyarakat yang lebih baik, risiko korban maupun kerugian akibat bencana diharapkan dapat ditekan. (sen/hmd)
Editor : Nurismi