BERAU POST – Di tengah upaya pemerintah mendorong peningkatan status kampung di Kabupaten Berau, Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto mengingatkan upaya tersebut tidak sekadar menjadi capaian di atas kertas, melainkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Ia menegaskan, upaya peningkatan status kampung di Kabupaten Berau harus dipahami sebagai proses pembangunan yang menyeluruh, bukan sekadar pencapaian administratif.
Pihaknya akan selalu mendukung agar meningkatkan status sejumlah kampung, namun tetap harus diiringi dengan kesiapan yang matang di tingkat kampung.
Adapun salah satu hal paling krusial yang perlu mendapat perhatian serius adalah validitas dan pembaruan data. Namun, banyak program pembangunan yang tidak berjalan optimal akibat ketidaksesuaian data di lapangan.
“Peningkatan status kampung ini kami dukung, tapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana data di kampung itu benar-benar valid dan terupdate. Jangan sampai secara fisik sudah berkembang, tapi di data tidak terlihat,” ujarnya.
Selain persoalan data, ia juga menyoroti perubahan metode penilaian Indeks Desa (ID) yang kini menggunakan enam dimensi.
Dengan sistem penilaian yang lebih komprehensif tersebut, ia menilai setiap kampung harus mampu beradaptasi dengan cepat.
Tidak hanya pembangunan fisik, tetapi juga tata kelola pemerintahan, kualitas layanan publik, hingga aspek sosial dan lingkungan harus diperkuat secara bersamaan.
“Sekarang indikatornya lebih luas. Jadi kampung tidak bisa hanya fokus pada pembangunan fisik saja, tapi juga harus memperhatikan administrasi, pelayanan, dan akuntabilitas pemerintahan,” jelasnya.
Lebih jauh, Dedet -sapaan akrabnya- menekankan sektor ekonomi menjadi salah satu kunci utama dalam mendorong kemandirian kampung.
Potensi lokal yang dimiliki setiap kampung harus dioptimalkan melalui penguatan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) serta pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Supaya pertumbuhan ekonomi di tingkat kampung dapat lebih berkelanjutan.
“Kalau ekonomi kampung bergerak, dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat. Ini yang harus terus didorong,” ungkapnya.
Ia berharap, status kampung mandiri maupun maju benar-benar mencerminkan kondisi nyata di lapangan, termasuk kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi yang ada.
“Yang kami harapkan bukan hanya status, tapi bagaimana kampung itu benar-benar mandiri, punya daya saing, dan masyarakatnya merasakan peningkatan kesejahteraan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala DPMK Berau, Tenteram Rahayu mendorong Kampung Suaran, Kecamatan Sambaliung, dan Kampung Giring-Giring, Kecamatan Bidukbiduk, didorong naik status kampung menjadi mandiri tahun ini.
Upaya mendorong peningkatan status kampung di Kabupaten Berau masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam hal validitas dan kelengkapan data.
Diakui Tenteram, pihaknya belum dapat memastikan secara rinci target peningkatan desa mandiri dalam dua tahun ke depan.
Dalam Rencana Strategis (Renstra) DPMK, indikator kinerja utama (IKU) terkait desa mandiri masih bersifat dinamis. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala, khususnya pada proses input dan pembaruan data di tingkat kampung.
“Kami memang belum berani menyebutkan secara jelas peningkatan desa mandiri di tahun 2026 dan 2027 karena masih banyak kendala terhadap input data ini. Bisa jadi situasi kampung tidak ada perubahan,” ujarnya, Selasa (21/4) lalu.(aja/arp)
Editor : Nurismi