BERAU POST – Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau bisa melakukan sinkronisasi antar-program pembangunan yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan Coorporate Social Responsibility (CSR).
Pasalnya menurut Subroto, program yang tumpang tindih akan buang-buang anggaran. Sehingga APBD bisa dialihkan ke program lain yang juga mendesak dan tidak tersentuh CSR.
“Lebih baik disinkronkan dulu sebelum diketuk,” ujarnya.
Ia menilai, pemenuhan fasilitas di kampung lingkar tambang bisa dipenuhi melalui CSR perusahaan. Supaya APBD Pemkab Berau bisa difokuskan ke wilayah non lingkar tambang.
Selain CSR dari pertambangan, ada juga CSR dari sektor perkebunan yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan kampung.
Perlu diketahui, Kabupaten Berau memiliki luas wilayah 34.127,47 km2 terdiri dari daratan seluas 21.942,37 km2 dan luas laut 15.020,00 km2, serta terdiri dari 52 pulau besar dan kecil dengan 13 Kecamatan, 10 Kelurahan, 100 Kampung/Desa.
“Yang penting itu disinkronkan supaya tidak terjadi tumpang tindih anggaran,” ujarnya.
Menurutnya, jika koordinasi berjalan baik, maka beban APBD bisa ditekan karena sebagian kebutuhan sudah ditangani melalui CSR.
“Kalau bisa dikerjakan perusahaan, pemerintah tidak perlu lagi menganggarkan di situ,” tegasnya.
Subroto juga menilai, perusahaan sebenarnya telah menyalurkan CSR, namun masih perlu penguatan dalam koordinasi agar manfaatnya lebih maksimal.
“Pelaksanaannya perlu diperkuat supaya lebih tepat sasaran,” katanya.
Lanjut Subroto, dengan fokus APBD ke kampung yang tidak tersentuh CSR, maka pembangunan akan merata.
“Bukan berarti Pemkab lepas tangan terhadap kampung lingkar tambang. Adil tidak harus sama,” pungkasnya.(hmd/adv/arp)
Editor : Nurismi