BERAU POST – Keterlambatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kabupaten Berau mendapat sorotan dari DPRD Berau.
Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi meminta pemerintah daerah memastikan proses penyesuaian sistem tidak berujung pada tertundanya hak masyarakat terlalu lama.
Ia juga mengingatkan agar proses tersebut tidak mengorbankan waktu pencairan bantuan. “Jangan sampai masyarakat menunggu terlalu lama. BLT ini menyangkut kebutuhan dasar warga,” tegasnya.
Menurut Sumadi, hingga saat ini mekanisme penyaluran masih dalam tahap finalisasi, termasuk penentuan apakah bantuan akan dicairkan per bulan, per triwulan, atau sekaligus dalam satu tahun. “Masih dibahas, skemanya seperti apa,” jelasnya.
Politisi PKS ini juga menyoroti penurunan jumlah penerima BLT tahun ini yang berkurang cukup signifikan. Dari sebelumnya sekitar 900 penerima, kini menjadi sekitar 500 orang.
“Pengurangan ini harus benar-benar berdasarkan data yang valid. Jangan sampai ada masyarakat yang seharusnya berhak justru tidak terakomodasi,” ujarnya.
Lebih lanjut, pihaknya akan terus mengawal proses tersebut agar kebijakan yang diambil pemerintah daerah tetap berpihak kepada masyarakat kecil, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.
“Intinya, kami mendukung perbaikan sistem, tapi penyaluran harus tetap cepat, tepat, dan tidak berlarut-larut,” ungkapnya.
Sementara itu, pemerintah daerah menyebut keterlambatan terjadi akibat penyesuaian sistem administrasi terbaru yang harus diikuti.
“Semoga proses tersebut segera rampung, agar bantuan segera dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (hmd/adv/arp)
Editor : Nurismi