BERAU POST – Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Berau hingga saat ini masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan secara optimal.
Hal ini dinilai membutuhkan perhatian serius dari seluruh pemangku kebijakan, khususnya dalam merumuskan langkah strategis yang tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga menyentuh akar persoalan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Anggota Komisi II DPRD Berau, Sutami, menegaskan, tingginya angka pengangguran tidak dapat dipandang sebagai persoalan tunggal yang berdampak pada sektor ekonomi semata.
Melainkan juga memiliki konsekuensi luas terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Karena keterbatasan akses pekerjaan, secara langsung berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
Dijelaskan, pendekatan dalam menekan angka pengangguran tidak cukup hanya dengan membuka atau menyediakan lapangan pekerjaan baru.
Sebab, terdapat persoalan mendasar lain yang selama ini luput dari perhatian, yakni kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal dalam menghadapi tuntutan dunia kerja yang kian kompetitif dan menuntut keterampilan spesifik di berbagai sektor industri.
Menurutnya, kondisi yang terjadi di Berau saat ini justru menunjukkan bahwa sebagian tenaga kerja lokal belum sepenuhnya mampu memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan oleh dunia usaha.
Sehingga, peluang kerja yang tersedia tidak seluruhnya dapat diserap oleh masyarakat setempat, dan pada akhirnya diisi oleh tenaga kerja dari luar daerah yang dinilai lebih siap secara kompetensi.
“Persoalannya bukan hanya minimnya lowongan pekerjaan, tetapi juga kesiapan tenaga kerja kita. Banyak sektor membutuhkan keterampilan khusus, sementara tenaga kerja lokal belum sepenuhnya mampu memenuhi standar tersebut,” ujarnya.
Lebih lanjut, ditekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memperkuat strategi pengembangan SDM melalui program-program yang lebih terarah dan berbasis kebutuhan riil di lapangan.
Seperti pelatihan kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan industri, penyediaan sertifikasi kompetensi, serta membangun kemitraan aktif dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Berau.
Langkah tersebut dinilai krusial untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal, sehingga tidak terus tertinggal dalam persaingan dengan pekerja dari luar daerah yang memiliki keterampilan lebih siap pakai.
Sekaligus memastikan bahwa peluang ekonomi yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat setempat.
Maka perlu juga dilakukan evaluasi secara komprehensif terhadap berbagai program pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran yang telah berjalan.
Agar kebijakan yang diambil ke depan benar-benar tepat sasaran dan mampu memberikan dampak signifikan dalam kurun waktu beberapa tahun mendatang.
Menurutnya, target penurunan angka kemiskinan dalam lima tahun ke depan hanya dapat tercapai apabila seluruh program yang dijalankan memiliki arah yang jelas serta didukung dengan peningkatan kualitas SDM yang berkelanjutan.
Selain itu, Sutami mengingatkan agar arah pembangunan daerah tidak semata-mata berorientasi pada pembangunan fisik atau infrastruktur, tanpa diimbangi dengan penguatan kapasitas masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan itu sendiri.
Karena infrastruktur yang dibangun tidak akan memberikan manfaat optimal apabila tidak didukung oleh SDM yang memadai.
Pembangunan ideal adalah yang berjalan seiring antara penyediaan infrastruktur dan peningkatan kualitas manusia, sehingga setiap peluang ekonomi yang tercipta dapat dimanfaatkan secara efektif oleh masyarakat lokal.
“Ukuran keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari realisasi anggaran atau berdirinya bangunan fisik, tetapi dari sejauh mana dampaknya dirasakan masyarakat,” ucapnya.
“Ketika lapangan kerja terbuka luas dan angka kemiskinan menurun, di situlah pembangunan benar-benar berhasil,” pungkasnya.
Sementara Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Berau, Yudi Wahyudin menyebut TPT di Kabupaten Berau pada Agustus 2025 tercatat sebesar 4,40 persen.
TPT Berau mengalami penurunan sebesar 0,75 persen poin dibandingkan Agustus 2024 yang berada di angka 5,15 persen.
“Penurunan TPT dari 5,15 persen menjadi 4,40 persen menunjukkan bahwa semakin banyak angkatan kerja yang berhasil terserap di pasar kerja,” ungkapnya.
Dengan TPT sebesar 4,40 persen, artinya dari setiap 100 orang angkatan kerja di Berau, terdapat sekitar empat orang yang masih menganggur.
Jika dibandingkan dengan wilayah yang lebih luas, TPT Berau juga tercatat lebih rendah. Data Sakernas Agustus 2025 menunjukkan TPT Provinsi Kalimantan Timur sebesar 5,18 persen, sementara TPT nasional berada di angka 4,85 persen.
“Dibandingkan dengan provinsi dan nasional, TPT Berau berada di bawah rata-rata, sehingga bisa dikatakan relatif rendah,” ungkapnya.
Penurunan tingkat pengangguran di Kabupaten Berau dinilai tidak terlepas dari peran sejumlah sektor ekonomi yang hingga kini masih konsisten membuka peluang kerja, seperti sektor pertambangan, perkebunan, perdagangan, jasa, serta pariwisata yang terus berkontribusi dalam menyerap tenaga kerja lokal.
Kendati begitu, kondisi tersebut tidak boleh membuat semua pihak lengah, mengingat tantangan ke depan akan semakin kompleks seiring perubahan kondisi ekonomi dan kebutuhan pasar tenaga kerja yang terus berkembang.
“Ke depan, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan peningkatan keterampilan tetap menjadi kunci agar penyerapan tenaga kerja dapat terus meningkat,” ujarnya. (aja/sam)
Editor : Nurismi