BERAU POST – Upaya memperkuat pemahaman masyarakat terhadap praktik demokrasi yang sehat terus dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur melalui kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD).
Kali ini, kegiatan tersebut digelar di Kecamatan Tanjung Redeb pada Sabtu (14/3) dengan mengusung tema “Transparansi Perencanaan dan Penganggaran dalam Pemerintahan yang Demokratis.”
Kegiatan ini diprakarsai oleh Anggota DPRD Kaltim, Makmur HAPK, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya sistem pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel di tingkat daerah.
Dalam forum tersebut, sejumlah narasumber dari kalangan pemerintah dihadirkan untuk memberikan pemaparan kepada para peserta.
Salah satunya adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Berau, Salim.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh para pensiunan pegawai Pemerintah Kabupaten Berau yang turut memberikan perhatian terhadap isu penguatan demokrasi di daerah.
Dalam sesi pemaparan materi, para peserta mendapatkan penjelasan mengenai pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan serta pengelolaan anggaran daerah.
Partisipasi publik dinilai menjadi salah satu kunci utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan masyarakat.
Makmur HAPK menegaskan bahwa menjaga dan memperkuat demokrasi tidak bisa hanya bergantung pada lembaga pemerintahan semata. Menurutnya, masyarakat memiliki peran yang sama pentingnya dalam memastikan demokrasi berjalan dengan baik.
“Tugas memelihara demokrasi bukan hanya dilakukan oleh DPRD, tetapi juga melibatkan seluruh elemen masyarakat,” paparnya.
“Ketika masyarakat menjalankan kewajibannya, maka mereka juga berhak memperoleh hak-haknya, termasuk transparansi dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan,” tambahnya.
Ia juga menekankan bahwa kesadaran publik terhadap pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah harus terus ditingkatkan.
Dengan keterlibatan masyarakat yang aktif, proses pembangunan daerah diharapkan dapat berjalan lebih terbuka dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata.
“Melalui kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah ini, masyarakat diharapkan semakin memahami posisinya sebagai bagian penting dalam sistem demokrasi, khususnya dalam mengawal jalannya pembangunan daerah,” ucapnya.
“Partisipasi masyarakat dinilai sangat penting, tidak hanya dalam menyampaikan aspirasi, tetapi juga dalam mengawasi proses pengambilan kebijakan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Kesbangpol Berau, Salim, menyampaikan bahwa kegiatan seperti ini memiliki manfaat besar bagi masyarakat.
Menurutnya, forum diskusi dan edukasi demokrasi mampu meningkatkan pemahaman publik mengenai peran mereka dalam sistem pemerintahan.
“Melalui kegiatan ini, masyarakat dapat lebih memahami bagaimana proses perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah berlangsung, sekaligus mengetahui bagaimana mereka dapat berpartisipasi secara aktif,” singkatnya. (aky/hmd)
Editor : Nurismi