BERAU POST – DPRD Berau mendorong percepatan pengoperasian Balai Latihan Kerja (BLK) agar segera dimanfaatkan.
Untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal, terutama dalam menjawab kebutuhan industri pertambangan yang terus berkembang di daerah ini.
Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto menilai keberadaan sektor pertambangan yang kian tumbuh belum sepenuhnya memberikan dampak optimal bagi masyarakat setempat.
Salah satu persoalan mendasar yang masih dihadapi adalah kesiapan sumber daya manusia (SDM) untuk bersaing dan memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan perusahaan.
Menurutnya, persoalan ketenagakerjaan di Berau bukan semata-mata terbatas pada ketersediaan lapangan kerja.
Sebab, peluang sebenarnya cukup terbuka, namun belum sepenuhnya dapat diisi oleh tenaga kerja lokal, karena keterbatasan keahlian teknis yang dibutuhkan industri.
“Permasalahan kita sebenarnya bukan hanya lapangan kerja, tetapi kesiapan SDM. Masyarakat kita kalah bersaing karena keahlian yang dibutuhkan industri belum banyak dimiliki,” ungkapnya.
Ia menyebut, hingga saat ini tenaga kerja dari luar daerah masih mendominasi sejumlah posisi teknis di perusahaan tambang.
Kondisi tersebut menjadi catatan serius, karena masyarakat Berau dinilai seharusnya memiliki peluang lebih besar untuk terlibat langsung dalam aktivitas industri yang beroperasi di wilayahnya sendiri.
Sebagai langkah konkret, DPRD pun mendorong agar BLK yang gedungnya telah siap dapat segera difungsikan secara optimal.
Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan menjadi pusat peningkatan kompetensi masyarakat, khususnya pada bidang-bidang teknis yang relevan dengan kebutuhan industri.
Lanjutnya, BLK tidak boleh hanya menjadi tempat pelatihan umum tanpa arah yang jelas.
Program pelatihan harus dirancang secara spesifik dan menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.
“Terutama pada keterampilan teknis seperti pengoperasian mesin dan bidang lain yang dibutuhkan sektor pertambangan,” ujarnya.
“BLK ini harus benar-benar menjadi tempat pelatihan khusus, seperti mesin dan keterampilan teknis lain yang dibutuhkan perusahaan tambang,” sambung Dedy.
Lebih jauh, konsep ideal BLK disebutnya yang terintegrasi langsung dengan dunia usaha dan industri.
Artinya, pola pelatihan tidak disusun secara sepihak, melainkan berdasarkan kebutuhan riil perusahaan sehingga lulusan pelatihan memiliki peluang lebih besar untuk terserap bekerja.
“Jadi setelah masyarakat mendapat pengalaman dan keahlian, mereka bisa langsung ditampung bekerja,” jelasnya.
Ia juga menyinggung pentingnya mencontoh daerah lain yang telah berhasil mengintegrasikan program pelatihan kerja dengan penyerapan tenaga kerja oleh perusahaan.
Dengan pola tersebut, pelatihan tidak berhenti pada pemberian sertifikat, tetapi benar-benar berujung pada penempatan kerja.
Dari sisi infrastruktur, dibebernya gedung BLK sudah siap. Namun, sejumlah fasilitas penunjang dan peralatan pelatihan masih perlu dilengkapi agar kegiatan dapat berjalan maksimal.
Karena itu, pihaknya mendorong percepatan pengadaan sarana dan prasarana agar BLK segera beroperasi sesuai harapan.
“Kita mendorong percepatan pengadaan fasilitas tersebut agar manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat,” paparnya. (aja/arp)
Editor : Nurismi