BERAU POST – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Syarifatul Syadiah, menyoroti persoalan belum tersedianya jaringan listrik di wilayah RT 14-17 Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, yang berada di perbatasan dengan Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara.
Kondisi tersebut dinilai memprihatinkan, karena masyarakat di wilayah itu hingga kini masih hidup tanpa aliran listrik dan infrastruktur dasar yang memadai.
Syarifatul menyampaikan, pemerintah kecamatan telah mengirimkan surat permohonan pengadaan tiang jaringan listrik kepada Bupati Berau, dengan tembusan ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Surat tersebut juga ditujukan untuk mendorong percepatan penyediaan jaringan listrik bagi warga di kawasan perbatasan.
“Ada satu wilayah yang tidak ada listriknya, tidak ada airnya, tidak ada jaringannya, bahkan sekolah SD-nya juga masih memprihatinkan. Dan itu berada di RT 14-17 perbatasan Bulungan,” kata Syarifatul.
Ia membandingkan kondisi tersebut dengan wilayah Bulungan yang sudah lebih dulu menikmati akses listrik dan jaringan yang baik.
Menurutnya, situasi itu menimbulkan rasa ketidakadilan bagi masyarakat Berau yang tinggal tepat di perbatasan.
Upaya sudah dilakukan dengan menyampaikan surat dari camat kepada PLN. Namun dalam pembahasan, muncul perbedaan pandangan antara PLN dan ESDM terkait skema pembangunan jaringan listrik di wilayah tersebut.
“PLN kemarin menyampaikan pandangan yang berbeda dengan ESDM terkait rencana pembangunan jaringan listrik ini,” ujarnya.
Berdasarkan informasi dari ESDM, jaringan listrik di batas Bulungan sebenarnya memungkinkan dibangun, tetapi harus ditarik dari Kilometer 12 dengan jarak puluhan kilometer untuk menjangkau masing-masing jaringan.
Kebutuhan anggaran untuk pembangunan tersebut disebut mencapai sekitar Rp 20 miliar, mengingat adanya perbedaan kewenangan antara Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dalam pengadaan jaringan listrik.
Namun, PLN memiliki pandangan berbeda. Menurut PLN, tidak ada kendala besar karena perusahaan tersebut bersifat nasional sehingga suplai listrik lintas wilayah dinilai memungkinkan.
“Namun menurut PLN, hal itu tidak menjadi masalah karena PLN merupakan perusahaan nasional, sehingga suplai listrik antara Bulungan dan Berau bisa dilakukan,” katanya.
Karena itu, Ia mengusulkan solusi alternatif yakni pengadaan tiang jaringan dapat dibiayai Provinsi Kalimantan Timur, sementara pasokan daya listriknya diambil dari Bulungan.
Dengan skema tersebut, kebutuhan kabel diperkirakan hanya sekitar 10 kilometer sehingga lebih ringan dari sisi pembiayaan.
Ia menegaskan, pihaknya akan menindaklanjuti persoalan ini ke ESDM Kaltim. Ia juga meminta pemerintah kelurahan dan kecamatan menyampaikan informasi kepada warga RT 14-17, bahwa pengawalan terus dilakukan.
“Kami sedang mengupayakan dan mengawal untuk proses pengadaan jaringan listrik ini,” ujarnya.
Ia menekankan, keberadaan listrik sangat dibutuhkan masyarakat untuk menunjang kehidupan sehari-hari dan roda perekonomian.
Tanpa listrik, warga kesulitan menjalankan aktivitas dasar, termasuk penggunaan peralatan rumah tangga serta akses komunikasi.
“Saya juga melihat langsung bagaimana mereka saat ini tidak bisa menggunakan kulkas, akses jaringan pun tidak tersedia. Dalam kondisi seperti ini, tentu sulit bagi roda perekonomian untuk berjalan dengan baik,” tambahnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Berau, Rahman, turut mendukung langkah yang disampaikan Syarifatul. Ia menyebut, jika jaringan harus ditarik dari Kilometer 12 Berau, jaraknya mencapai sekitar 30 kilometer.
“Masukan dari Ibu Syarifatul untuk mengambil pasokan dari Kaltara sangat baik. Beliau juga sudah berjuang melalui pengajuan di tingkat provinsi, dan kami tentu turut mendukung,” kata Rahman.
Pihaknya berharap upaya koordinasi antara pemerintah daerah, provinsi, dan PLN dapat segera menghasilkan solusi agar masyarakat di kawasan perbatasan Berau tidak lagi hidup tanpa akses listrik. (aja/sam)
Editor : Nurismi