BERAU POST – Program WiFi gratis yang disediakan pemerintah daerah di sejumlah titik publik di Kabupaten Berau kembali mendapat perhatian dari legislatif.
Anggota Komisi I DPRD Berau, Thamrin meminta pengelolaan layanan internet gratis tersebut dijalankan secara serius dan profesional, supaya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurut Thamrin, keberadaan WiFi gratis sejatinya merupakan bagian dari layanan publik yang bertujuan mempermudah akses informasi, pendidikan, hingga mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Karena itu, pengelolaannya tidak boleh setengah-setengah, apalagi jika kualitas layanan di lapangan justru menimbulkan keluhan warga.
“Ini program layanan untuk masyarakat, jadi harus dikelola dengan baik,” ujarnya.
Ia menilai, masih adanya WiFi gratis yang sulit diakses, koneksi tidak stabil, bahkan ada titik layanan yang terkesan tidak berfungsi optimal.
Situasi tersebut, kata dia, berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah yang sebenarnya memiliki tujuan baik.
Thamrin menegaskan, pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah (OPD) teknis perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan WiFi gratis.
Mulai dari aspek teknis jaringan, pemeliharaan perangkat, hingga pengawasan penggunaan agar layanan tidak disalahgunakan.
“Kalau sudah disediakan, kualitasnya juga harus dijaga,” katanya.
Menurutnya, keberadaan WiFi gratis sangat penting, terutama bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat yang membutuhkan akses internet untuk menunjang kegiatan belajar maupun usaha kecil.
Di era digital saat ini, akses internet sudah menjadi kebutuhan dasar yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari.
Ia juga mengingatkan agar program WiFi gratis tidak hanya berorientasi pada pemasangan fasilitas semata, tetapi juga memastikan keberlanjutan layanan.
Pemerintah daerah, lanjut Thamrin, harus memastikan anggaran pemeliharaan dan pengelolaan benar-benar dialokasikan secara tepat.
“Manfaatnya harus benar-benar terasa,” tegas Politikus PKS ini.
Lebih lanjut, Thamrin mendorong adanya koordinasi yang lebih baik antara OPD pengelola dengan pemerintah kampung atau kelurahan setempat.
Supaya, setiap permasalahan teknis di lapangan dapat segera dilaporkan dan ditindaklanjuti tanpa harus menunggu keluhan masyarakat meluas.
Ia juga menilai masyarakat perlu mengetahui di mana saja titik WiFi gratis disediakan dan bagaimana mekanisme pengaduan jika layanan tidak berjalan sebagaimana mestinya.
“Pengelolaannya harus jelas,” imbuhnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Berau, Didi Rahmadi mengakui kualitas WiFi gratis Pemkab memang bisa menurun ketika jumlah pengguna meningkat.
Hal itu disebabkan keterbatasan kapasitas bandwidth yang tersedia. “Yang sering dilaporkan biasanya lelet,” imbuh Didi.
Ia menjelaskan, bandwidth WiFi Pemkab tidak terlalu besar, sementara jumlah pengguna di kawasan publik seperti Tepian Ahmad Yani cukup tinggi, terutama pada sore hingga malam hari. “Kalau penggunanya banyak, kecepatan pasti turun,” terangnya.
Didi mengungkapkan, Pemkab Berau telah memasang titik WiFi di beberapa lokasi tepian.
Untuk kawasan Tepian Ahmad Yani terdapat lima titik WiFi, sementara di Tepian Teratai juga tersedia lima titik. Seluruh titik tersebut dipantau secara berkala melalui sistem pemantauan terpusat.
“Kami punya dashboard untuk memonitor titik yang tidak berfungsi,” jelasnya.(sen/arp)
Editor : Nurismi