BERAU POST – Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Makmur HAPK turut menyoroti belum adanya kepastian nasib para guru honorer yang ada di Kabupaten Berau.
Ia menilai persoalan tersebut dipicu oleh lemahnya koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Berau dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim), sehingga berdampak langsung pada tenaga pendidik yang telah lama mengabdi.
“Saya sangat menyayangkan kurangnya koordinasi dari pejabat Kabupaten Berau. Kasihan guru-guru kita di Berau. Padahal pemerintah provinsi itu sangat terbuka untuk membantu,” ujarnya.
Ia menegaskan, persoalan guru honorer bukanlah masalah sepele. Ketidakpastian status yang berlarut-larut dinilai dapat berdampak pada semangat mengajar, kesejahteraan tenaga pendidik, hingga kualitas pendidikan di daerah, terutama di wilayah yang masih kekurangan guru.
Bupati Berau periode 2005-2015 itu juga mengingatkan solusi terhadap persoalan honorer, sejatinya pernah diterapkan pada masa kepemimpinan gubernur sebelumnya.
Saat itu, terdapat kebijakan yang memberikan kepastian dengan mengalihkan tenaga honorer ke jabatan fungsional.
“Pada masa gubernur terdahulu, honorer bisa diubah menjadi fungsional. Itu sudah pernah dilakukan. Sekarang seharusnya tinggal memaksimalkan teknisnya, tapi justru tidak dijalankan secara optimal. Ini yang sangat saya sayangkan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Makmur menekankan agar tidak ada lagi anggapan bahwa persoalan guru honorer bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah.
Menurutnya, setiap kepala daerah memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk memperjuangkan nasib tenaga pendidik di wilayahnya.
“Jangan sampai ada bahasa bahwa ini bukan kewenangan. Semua bupati dan wali kota wajib mencari solusi atas persoalan ini,” ujarnya.
Makmur menambahkan, Komisi IV DPRD Kaltim yang membidangi pendidikan siap mendorong dan mengawal penyelesaian persoalan guru honorer, sepanjang pemerintah kabupaten menunjukkan keseriusan dan komitmen.
Ia meyakini, dengan koordinasi yang baik serta data yang akurat, solusi dapat dirumuskan bersama antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi.
“Jangan biarkan status mereka menggantung. Guru honorer adalah aset daerah yang harus diperjuangkan,” pungkasnya.(aky/arp)
Editor : Nurismi