BERAU POST – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Makmur HAPK, menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait penyaluran bantuan sosial yang dinilai belum tepat sasaran, saat melaksanakan kegiatan sosialisasi di Kecamatan Tanjung Redeb.
Persoalan ini mencuat karena masih adanya warga kurang mampu yang justru tidak menerima bantuan, sementara warga yang dinilai berkecukupan malah terdata sebagai penerima.
Keluhan tersebut disampaikan langsung oleh salah satu warga Kelurahan Gayam, Nur Hayati. Ia mengungkapkan bahwa kondisi di lapangan kerap tidak sesuai dengan data penerima bantuan yang ditetapkan pemerintah.
“Di lingkungan kami ada warga yang benar-benar membutuhkan bantuan, tetapi tidak mendapatkan apa pun,” katanya.
“ Sebaliknya, ada tetangga yang secara ekonomi sudah cukup, bahkan memiliki kendaraan pribadi seperti mobil, justru menerima bantuan sosial,” ungkap Nur Hayati.
Menurutnya, persoalan ini menunjukkan lemahnya pengawasan dalam pendataan penerima bantuan. Ia juga menyoroti minimnya pelibatan Ketua RT dalam proses pendataan warga tidak mampu.
“Banyak Ketua RT yang tidak dilibatkan dengan alasan data sudah mengikuti data pusat. Padahal RT yang paling tahu kondisi ekonomi warganya. Ini yang membuat bantuan jadi tidak tepat sasaran,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Makmur HAPK menegaskan bahwa persoalan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran tidak boleh dibiarkan dan harus menjadi perhatian serius semua pihak. Ia menyatakan, Komisi IV DPRD Kaltim yang membidangi kesejahteraan sosial akan mengaji ulang persoalan ini secara mendalam.
“Masalah seperti ini tidak bisa dianggap sepele dan tidak boleh menjadi pembiaran. Kami akan memberikan perhatian serius dan mendorong agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap data penerima bantuan sosial,” tegasnya.
Ia juga mendorong pemerintah pusat untuk melakukan pendataan ulang, mengingat masih banyak ditemukan ketidaksesuaian data di lapangan. Bahkan, Makmur mengaku menerima laporan adanya warga yang sudah meninggal dunia namun masih tercantum sebagai penerima bantuan sosial.
“Ini menunjukkan bahwa data memang masih banyak yang miss. Harus ada pembenahan serius agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Berau, Iswahyudi, menjelaskan bahwa bantuan sosial yang disalurkan pemerintah terdiri dari berbagai jenis, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, hingga bantuan bagi lansia. Seluruh bantuan tersebut, kata dia, memang mengacu pada data pusat. Namun demikian, Iswahyudi menegaskan bahwa jika ditemukan bantuan yang tidak tepat sasaran, pemerintah daerah memiliki mekanisme untuk melakukan perbaikan data melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).
“Semua sudah berbasis sistem. Jika ada warga yang seharusnya menerima bantuan namun belum terdata, pihak kelurahan atau kampung bisa mengusulkan melalui aplikasi SIKS-NG. Nantinya Dinas Sosial akan memantau dan menindaklanjuti dengan memberikan surat pengantar,” jelas Iswahyudi.
Ia menekankan bahwa peran RT, lurah, dan kepala kampung sangat penting dalam proses pengusulan dan pemutakhiran data penerima bantuan sosial. Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat agar aktif melaporkan jika ada warga kurang mampu yang belum menerima bantuan.
“Silakan laporkan ke pihak kelurahan. Nanti kelurahan akan mendata dan mengusulkan ke sistem. Dengan begitu, bantuan sosial bisa lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan,” pungkasnya. (aky/hmd)
Editor : Nurismi