BERAU POST – DPRD Berau mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk terus menjalin komunikasi yang intens dan berkelanjutan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim).
Dorongan ini terutama terkait pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang menjadi kewenangan provinsi dan berada di wilayah Kabupaten Berau.
Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, menilai sebagian besar ruas jalan strategis di Berau merupakan jalan poros provinsi.
Karena itu, koordinasi yang kuat antara Pemkab dan Pemprov menjadi kunci agar pembangunan infrastruktur tersebut benar-benar menjadi prioritas.
“Infrastruktur kita banyak berada di jalan poros milik provinsi,” ujarnya.
Subroto mengapresiasi langkah Pemprov Kaltim yang mulai melakukan perbaikan di sejumlah titik, khususnya pada ruas Sambaliung–Simpang Lenggo.
Menurutnya, meski masih bersifat tambal sulam, perbaikan tersebut sudah memberikan dampak positif bagi kenyamanan pengguna jalan. “Ada yang rusak sudah diperbaiki,” katanya.
Ia menilai upaya perbaikan sementara tersebut patut diapresiasi sembari menunggu penanganan menyeluruh melalui penganggaran yang lebih besar.
Dengan penanganan total, kualitas jalan diharapkan bisa lebih tahan lama dan mendukung aktivitas masyarakat maupun distribusi barang dan jasa. “Harapannya nanti bisa ditangani total,” ucapnya.
Namun demikian, Subroto menekankan bahwa peran Pemkab Berau tidak boleh pasif. Ia meminta pemerintah daerah aktif menyuarakan kebutuhan infrastruktur kepada Pemprov Kaltim, terutama untuk wilayah pesisir yang dinilai masih membutuhkan perhatian lebih.
“Pemkab jangan lelah menyuarakan ke provinsi,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang berkaitan langsung dengan sektor pariwisata.
Menurutnya, Berau memiliki potensi wisata yang besar, namun tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, pengembangan sektor tersebut akan berjalan lambat.
“Apalagi yang berkaitan dengan wisata harus diprioritaskan,” tambahnya.
Subroto menilai komunikasi yang baik dan konsisten antara Pemkab Berau dan Pemprov Kaltim akan menentukan sejauh mana pembangunan infrastruktur provinsi bisa dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah.
Ia mengingatkan agar komunikasi tersebut tidak bersifat sesaat, melainkan terus terjaga dalam jangka panjang. “Komunikasi jangan kendor,” tukasnya.
Lebih jauh, ia menilai sinergi antarpemerintah menjadi semakin penting di tengah keterbatasan anggaran daerah.
Dengan kewenangan yang terbagi antara kabupaten dan provinsi, koordinasi yang solid akan mencegah tumpang tindih kebijakan sekaligus mempercepat realisasi pembangunan.
Legislatif berharap Pemkab Berau dapat berperan aktif sebagai penghubung aspirasi masyarakat kepada Pemprov Kaltim.
Dengan begitu, pembangunan infrastruktur di jalan-jalan provinsi, khususnya yang menunjang konektivitas wilayah dan sektor unggulan seperti pariwisata, dapat terus menjadi perhatian dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Berau. (sen/hmd)
Editor : Nurismi