BERAU POST - Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kampung di Kabupaten Berau mendapat perhatian jajaran legislatif.
Forum tersebut diharapkan Anggota Komisi I DPRD Berau, Thamrin, dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, sehingga benar-benar menampung kebutuhan prioritas masyarakat, terlebih di tengah kondisi anggaran daerah yang mengalami pemangkasan.
Ditegaskannya, kampung memiliki peran strategis sebagai fondasi perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan hingga kabupaten.
Oleh karena itu, ia meminta agar seluruh perangkat kampung termasuk RT dan aparatur kampung, memahami pentingnya forum tersebut sebagai wadah aspirasi warga.
Menurut Thamrin, tidak semua anggota DPRD dapat hadir langsung dalam musrenbang kampung karena keterbatasan waktu dan agenda.
Namun demikian, hal itu tidak boleh mengurangi kualitas pelaksanaan musyawarah.
“Musrenbang di kampung itu kita harapkan berjalan baik karena kita tidak bisa hadir,” ujarnya diwawancara kemarin (12/1).
Ia menambahkan, kehadiran legislatif biasanya dilakukan pada musrenbang tingkat kecamatan.
Karena itu, Thamrin menekankan bahwa usulan yang disampaikan dari tingkat kampung harus benar-benar mencerminkan kebutuhan mendesak masyarakat, bukan sekadar keinginan yang kurang relevan.
Ia meminta RT dan pemerintah kampung untuk selektif dalam menyusun daftar usulan pembangunan.
“RT dan kampung betul-betul mengusulkan prioritas masyarakat yang penting,” katanya.
Lanjutnya, kondisi anggaran daerah tahun ini jauh lebih terbatas dibandingkan tahun sebelumnya.
Pemangkasan anggaran di sejumlah sektor membuat pemerintah daerah harus lebih cermat dalam menentukan program pembangunan.
Situasi ini menurut Thamrin, justru menuntut musrenbang kampung dilaksanakan secara lebih berkualitas dan berbasis kebutuhan riil warga. “Anggaran banyak yang dipangkas dibanding tahun lalu,” ujarnya.
Karena itu, ia menilai musrenbang kampung menjadi sangat krusial, sebab hasilnya akan menjadi dasar pembahasan di tingkat selanjutnya.
Ia mengingatkan bahwa musrenbang kampung tidak boleh dipandang sebagai formalitas semata.
Lebih lanjut, Thamrin menyebutkan bahwa seluruh usulan dari kampung akan ditelaah kembali pada musrenbang tingkat kecamatan.
Dari sana, usulan akan disaring sebelum dibawa ke musrenbang kabupaten. “Musrenbang dari kampung jadi dasar musrenbang di kecamatan dan kabupaten,” katanya.
Ia menegaskan, DPRD akan mencermati secara serius usulan-usulan yang disampaikan kampung melalui kecamatan.
Fokus utama kata dia, adalah memastikan program yang diusulkan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. “Apa yang dibutuhkan masyarakat kami harap benar-benar terakomodir,” ucapnya.
Thamrin berharap, dengan musrenbang kampung yang dilaksanakan secara optimal, usulan pembangunan yang dibawa ke tingkat kecamatan dan kabupaten dapat menjadi prioritas dan tidak tersisih.
Ia menilai sinergi antara masyarakat, pemerintah kampung, kecamatan, dan legislatif menjadi kunci agar pembangunan daerah tetap tepat sasaran di tengah keterbatasan anggaran. (sen/sam)
Editor : Nurismi