BERAU POST – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Makmur HAPK, menegaskan pentingnya sikap terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat bagi seluruh kepala daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dia meminta jajaran pemerintah daerah tidak bersikap defensif apalagi anti kritik, karena pada dasarnya pemerintah hadir sebagai pelayan masyarakat.
Hal itu Dia utarakan, adanya sejumlah masukan yang dia terima terkait hal tersebut, dalam setiap pertemuannya dengan masyarakat Berau.
Ditegaskan Bupati Berau periode 2005-2015 itu, pemerintah daerah harus menempatkan diri sebagai pelayan publik yang siap membantu masyarakat.
“Artinya harus siap menerima kritik dan saran. Jangan sampai ada kesan anti kritik, karena masukan dari masyarakat itu bagian dari proses perbaikan,” tegas Makmur.
Menurutnya, kritik tidak boleh dipandang sebagai serangan, melainkan sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap jalannya pemerintahan dan pelayanan publik.
Oleh sebab itu, setiap masukan yang disampaikan masyarakat seharusnya ditanggapi secara bijak dan ditindaklanjuti.
Selain itu, Makmur juga menyoroti persoalan kewenangan pemerintahan yang kerap dijadikan alasan oleh OPD untuk tidak menindaklanjuti permasalahan di lapangan.
Ia menilai, meski suatu persoalan bukan kewenangan langsung pemerintah daerah, bukan berarti OPD bisa lepas tangan.
“Jangan selalu 'angkat tangan' dengan alasan bukan kewenangan daerah. OPD tetap punya peran penting, yaitu melakukan koordinasi,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa OPD memiliki kewenangan untuk menjembatani komunikasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
Dengan koordinasi yang baik, berbagai permasalahan masyarakat tetap bisa dicarikan solusi, meskipun berada di luar kewenangan daerah.
“Kalau memang itu ranah provinsi atau pusat, tugas OPD adalah mengoordinasikannya. Jangan dibiarkan begitu saja. Semua bisa disinergikan,” jelasnya.
Makmur berharap, pemerintah daerah di Kalimantan Timur termasuk di Berau dapat semakin responsif, terbuka, dan proaktif dalam melayani masyarakat.
Menurutnya, pemerintahan yang baik bukan hanya soal kewenangan, tetapi juga kemauan untuk hadir dan mencari solusi bagi kebutuhan rakyat.
“Karena saya sering menerima laporan soal hal ini. Sehingga saya ingatkan kepada kepala OPD ataupun yang lainnya untuk memberikan solusi meski itu bukan wewenang daerah tetapi jangan langsung berbicara itu bukan wewenangnya. Harus bisa jelaskan kepada masyarakat terkait dengan hal tersebut,” tutupnya. (aky/sam)
Editor : Nurismi