BERAU POST – Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, merespons kebutuhan anggaran peningkatan Jalan Poros Pelosok Kelay yang diperkirakan mencapai Rp 50 miliar pada tahun depan.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan di wilayah pedalaman tetap menjadi kebutuhan mendesak masyarakat dan perlu mendapat dukungan lintas pemerintahan.
Sumadi menegaskan, DPRD Berau pada prinsipnya mendukung pembangunan infrastruktur yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat, terutama terkait akses jembatan.
“Kalau menyangkut kebutuhan masyarakat, apalagi jembatan, tentu kita mendukung,” ujarnya Kamis (18/12).
Namun disadarinya, keterbatasan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai seluruh kebutuhan infrastruktur, termasuk peningkatan jalan dan jembatan di kawasan pelosok.
Karena itu, Sumadi mendorong pemerintah daerah khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau untuk lebih aktif memanfaatkan dukungan dari pemerintah pusat.
“Kalau anggaran pemkab tidak bisa, pemerintah pusat kan punya program pembangunan jembatan untuk kebutuhan dilalui masyarakat,” katanya.
Sumadi menyebut, DPUPR Berau dapat mengajukan permohonan pembangunan jembatan ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU), terutama untuk infrastruktur yang tidak mampu dibiayai melalui APBD.
Menurutnya, skema bantuan pusat ini penting agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi meski di tengah keterbatasan fiskal daerah.
Ia menilai langkah awal yang perlu dilakukan pemerintah daerah adalah melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap jembatan-jembatan yang dibutuhkan di Kabupaten Berau.
“Sekarang kita harus mendata jembatan mana saja yang dibutuhkan,” ucapnya.
Dengan data yang lengkap dan valid lanjut Sumadi, pemerintah daerah dapat lebih mudah mengoptimalkan bantuan dari pemerintah pusat.
Meski bantuan tersebut tidak selalu berbentuk dana langsung, manfaat pembangunan tetap bisa dirasakan oleh masyarakat. “Walaupun bukan uang, tapi manfaatnya sangat besar bagi warga,” katanya.
Sumadi juga menyinggung kondisi keuangan daerah yang saat ini cukup tertekan akibat kebijakan efisiensi anggaran.
Hal ini menurutnya menjadi tantangan tersendiri dalam mendorong pembangunan infrastruktur skala besar seperti Jalan Poros Pelosok Kelay. “Efisiensi ini menguras keuangan daerah,” ujarnya.
Oleh karena itu, Ia kembali menekankan pentingnya memanfaatkan program-program pemerintah pusat yang relevan dengan kebutuhan daerah.
Ia berharap DPUPR Berau segera menyusun peta kebutuhan infrastruktur secara detail, terutama jembatan yang belum tersentuh APBD.
Dengan perencanaan yang matang dan dukungan data, peluang mendapatkan bantuan dari Kementerian PU dinilai akan semakin besar.
Sumadi menegaskan, DPRD Berau siap mendukung langkah pemerintah daerah sepanjang tujuannya untuk memperlancar akses dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pelosok.
“Yang terpenting, akses masyarakat jangan sampai terputus,” tukasnya.
Sebelumnya, Kepala Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan DPUPR Berau, Junaidi, menjelaskan bahwa sebagian besar ruas jalan menuju Kampung Long Lamcin melalui Jalan Poros Batu Rajang sudah berstatus KBNK.
“Dari total panjang sekitar 85 kilometer, kurang lebih 60 kilometer sudah KBNK dan bisa kami tangani,” jelasnya dikonfirmasi belum lama ini.
Menurut Junaidi, sisanya sekitar 20 kilometer masih berstatus KBK, sehingga belum dapat ditangani secara penuh oleh pemerintah daerah.
“Secara fisik badan jalannya sudah ada, tapi secara administrasi belum bisa kita benahi sepenuhnya,” katanya.
Ia menyebut, untuk tahun anggaran 2025, progres penanganan jalan dan jembatan di ruas tersebut telah mencapai sekitar 98 persen. Fokus pekerjaan lebih diarahkan pada pembangunan jembatan.
“Kalau jembatan putus, akses benar-benar terhenti. Itu sebabnya jembatan jadi prioritas,” tegasnya.
DPUPR Berau juga bebernya telah memasang dua unit Jembatan Bailey dengan bentang masing-masing sekitar 39 meter, serta tujuh titik gorong-gorong baja.
Meski demikian, kondisi jalan masih cukup menantang, terutama saat hujan. “Kalau hujan memang sulit, dan jembatan yang ada belum standar untuk kendaraan berat,” ujarnya.
Untuk menghubungkan empat kampung tersebut secara menyeluruh, Junaidi memperkirakan masih dibutuhkan anggaran sekitar Rp 50 miliar.
“Kalau ada anggaran tahun depan, kita targetkan bisa lanjut lagi supaya konektivitas benar-benar terwujud,” tandasnya. (sen/sam)
Editor : Nurismi